Koalisi Masyarakat Sipil Ingin Dunia Internasional Bantu Karhutla Indonesia
- Koalisi masyarakat sipil meminta bantuan internasional untuk menangani karhutla yang disebut berdampak pada 37,9 juta orang di delapan provinsi, termasuk 165.747 kasus ISPA di Kalimantan Barat.
- Data Kementerian Kehutanan mencatat indikasi karhutla Januari–Juni 2026 mencapai 202.010,96 hektare, naik 366 persen; asapnya dilaporkan menjangkau sejumlah negara Asia Tenggara.
- Koalisi menilai pemerintah gagal melindungi warga dan mendesak bantuan medis, ruang udara bersih, pemadaman cepat, perlindungan satwa, pemulihan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah organisasi koalisi masyarakat sipil seperti Greenpeace, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Auriga Nusantara, dan Trend Asia meminta dunia internasional ikut membantu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Menurut organisasi koalisi masyarakat sipil, ada 37,9 juta orang di delapan provinsi terdampak karhutla.
"Di Kalimantan Barat saja tercatat sekitar 165.747 kasus ISPA. Jutaan orang lainnya menjalani hidup dengan menghirup udara berbahaya dari asap kebakaran," tulis keterangan bersama dari koalisi masyarakat sipil, Minggu (6/9/2026).
Menurut koalisi, masyarakat berhak bernapas dengan udara bersih. Sebab, seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga lansia mengalami masalah kesehatan dengan adanya karhutla.
"Hal ini menjadikan isu karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, ini juga masalah kebijakan publik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia," kata koalisi.
1. Ada peningkatan karhutla
Gubernur Kalbar, Ria Norsan padamkan api karhutla. (IDN Times/Teri). Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, ada peningkatan indikasi luas karhutla dari Januari-Juni 2026 sebesar 202.010,96 hektare. Data tersebut meningkat 366 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Di atas lahan-lahan dengan indikasi kebakaran tersebut, yang paparan asapnya hingga ke Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, beroperasi sektor-sektor industri yang menghasilkan setidaknya 11 komoditi dan mengalir serta dikonsumsi di 169 negara. Industri yang bertanggung jawab atas malapetaka ini diantaranya perkebunan kelapa sawit, pulp dan paper, pertambangan, dan industri kehutanan," kata koalisi.
2. Pemerintah dianggap gagal melindungi masyarakat
Gubernur Kalbar, Ria Norsan melakukan pemadaman di lokasi karhutla. (IDN Times/adpim). Menurut koalisi masyarakat sipil, pemerintah gagal melindungi masyarakat. Mereka menilai, pemerintah tidak bisa memberikan hak dasar bagi masyarakat.
"Keberhasilan penanganan karhutla tak boleh diukur sebatas penurunan jumlah titik api, melainkan pada pemenuhan hak dasar warga atas udara bersih. Penyediaan fasilitas kesehatan, ruang aman dari asap, serta mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas respons negara," kata dia.
Pemerintah juga diminta untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sehingga, ada efek jera.
"Jangan sampai masyarakat kecil dan komunitas adat kembali dijadikan kambing hitam, sementara perusahaan dan pihak yang memiliki kekuasaan serta keuntungan ekonomi dari penguasaan hutan dan lahan tidak disentuh secara serius," ujar dia.
3. Desak bantuan internasional
Kunjungan ke lokasi karhutla di Kubu Raya. (IDN Times/istimewa). Berikut poin desakan koalisi masyarakat sipil agar bantuan internasional turun tangan!
1. Menyelamatkan dan melindungi masyarakat Indonesia yang terdampak asap dan karhutla gambut;
2. Menyediakan bantuan medis, obat-obatan, masker, oksigen dan tempat perlindungan dengan udara bersih, terutama bagi anak-anak, lansia dan kelompok rentan;
3. Menyediakan penyelamatan dan perlindungan bagi orangutan dan satwa rentan dan terancam punah lainnya;
4. Membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut secara cepat, termasuk dukungan peralatan, teknologi, pesawat dan tenaga ahli;
5. Memastikan korban mendapatkan pemulihan, bantuan dan keadilan.
