KPAI: Jangan Tunggu Anak Meninggal Baru Sistem MBG Diubah
- KPAI meminta tata kelola MBG diubah setelah 1.961 orang diduga mengalami keracunan dalam tiga hari.
- Jasra Putra menilai kepatuhan penyedia, kualitas layanan, kontrak, operasional, dan penegakan hukum perlu saling terkait.
- KPAI menyoroti jarak distribusi makanan serta dampak kesehatan, trauma, dan gangguan sekolah pada anak.
Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mengubah dasar tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 1.961 orang diduga mengalami keracunan dalam tiga hari. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut rentetan kasus itu sebagai alarm keras bagi Presiden.
“Pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, maka negara tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak. Keselamatan anak tidak boleh menunggu sampai jatuh korban jiwa,” kata dia dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
1. KPAI minta efek jera diperkuat
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa) Jasra menilai pengulangan kasus menunjukkan persoalan tidak cukup ditangani dengan penghentian sementara. Dia meminta ada hubungan jelas antara kepatuhan penyedia, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional hingga penegakan hukum.
“Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban," kata dia.
2. Jarak dapur dinilai jadi risiko
Pasien diduga keracunan MBG berada di RSUD Notopuro Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). (IDN Times/Khusnul Hasana) KPAI menyoroti jarak SPPG dengan sekolah karena makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang. Menurut dia, jarak, kemacetan, kondisi jalan, kendaraan hingga penyimpanan dapat memengaruhi keamanan makanan sebelum sampai ke anak.
“Jangan sampai efisiensi distribusi justru menghasilkan inefisiensi perlindungan anak," ujar dia.
3. Keselamatan anak jadi indikator utama
Ilustrasi mobil yang digunakan mendistribusikan MBG. (IDN Times/Muhammad Nasir) Jasra meminta pemerintah tidak mengukur keberhasilan MBG hanya dari jumlah korban meninggal. Menurut dia, keracunan, trauma, ketakutan makan, gangguan sekolah hingga dampak kesehatan berkepanjangan juga harus menjadi perhatian dalam evaluasi program.
Dalam tiga hari pada 1-3 September 2026, dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG dilaporkan di sejumlah daerah, termasuk Sidoarjo dan Tana Toraja. Di Sidoarjo, ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam terdampak dan BGN menangguhkan operasional SPPG terkait untuk investigasi.
Di Tana Toraja, IDN Times melaporkan 152 orang, termasuk empat guru, dirawat setelah diduga mengalami keracunan MBG. Penyebab kejadian saat itu belum dipastikan dan sampel makanan diperiksa untuk ditelusuri.
