Posisi Dubes AS untuk RI Kosong 2 Tahun, DPR: Akan Segera Diisi

Adies mengatakan, pemerintah tengah mencari sosok orang-orang untuk mengisi kursi dubes yang kosong. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah secara resmi melantik sejumlah dubes untuk bertugas di negara sahabat.

Namun, kata dia, para dubes ini merupakan usulan pemerintahan sebelumnya.

“Otomatis kan setelah itu baru ada pemilihan lagi. Jadi kan Pak Presiden Prabowo hanya melanjutkan yang kemarin,” kata dia.

Adies berharap, nantinya pemerintah bisa mencari sosok yang dapat menjembatani hubungan Indonesia dan Amerika, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut dia, Dubes RI untuk AS harus orang-orang yang mengetahui persis tentang Amerika Serikat sehingga bisa menyatukan hubungan AS-RI menjadi lebih baik lagi.

“Bisa menjembatani antara pemerintahan Amerika dan juga pemerintahan Republik Indonesia. Itu saja,” kata dia.

Diketahui, DPR menerima surat presiden (surpres) nomor Pres/02/2025 pada tanggal 12 Februari 2025 terkait permohonan pertimbangan terhadap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LDBB) negara sahabat untuk Indonesia dari pemerintah. 

Surat presiden tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. 

"Pres/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal permohonan pertimbangan terhadap duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LDBB) negara sahabat untuk Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Jazuli Juwaini turut menyoroti kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk AS yang sudah berlangsung hampir dua tahun.

Jazuli berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini, agar posisi Dubes RI untuk AS segera terisi demi memperkuat hubungan bilateral.

"Tentu kita berharap posisi Dubes segera terisi. Tapi selama itu belum terjadi, tidak boleh jadi alasan untuk berhenti melakukan diplomasi yang membawa maslahat bagi negara dan bangsa,” kata dia.

Jazuli mengakui pentingnya peran dubes. Namun, ia menilai hal itu seharusnya tidak menjadi penghambat utama bagi Indonesia dalam melakukan upaya-upaya diplomasi.

“Keberadaan duta besar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor dalam melakukan komunikasi dan diplomasi," ujar dia.

"Kita tetap bisa melakukan lobby dan negosiasi strategis, meski posisi itu belum terisi,” sambung dia.