PPDB Kisruh, Salah Siapa? Ini Jawaban Mendikbud

Menurut Mendikbud, sosialisasi mengenai sistem zonasi PPDB 2019 telah dilakukan lebih kurang enam bulan. "Karena persiapannya, sosialisasi sampai menjadi peraturan turunan yang lebih rendah, peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota mestinya harus sudah selesai paling gak Maret. Syukur Februari bisa selesai," kata dia.

Muhadjir menyebutkan ada beberapa daerah yang menurut dia perlu didisiplinkan untuk tahun-tahun yang akan datang kaitannya dalam memahami PPDB kebijakan zonasi.

"Yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik," tegasnya.

Ditanyakan apakah kesalahan adanya kisruh PPDB disebabkan karena pemerintah daerah, Mendikbud memberi jawaban. "Saya gak bisa bilang begitu. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar daerah tidak ada masalah," kata Muhadjir.

Ia mengatakan, kondisi seperti itu mengartikan ada daerah yang sudah cukup responsif terhadap aturan ini. Namun ada daerah yang mungkin persoalannya lebih kompleks dibanding daerah lain. Sehingga membutuhkan penyelesaian yang tidak semudah daerah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam pasal ketiga menjelaskan mengenai tujuan dari Permendikbud ini.

"Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b. digunakan sebagai pedoman bagi:

1. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis

pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai

dengan kewenangannya; dan

2. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB," demikian tertulis di Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

Selain itu, sistem PPDB juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan lainnya seperti permasalahan fasilitas sekolah dan distribusi guru dan murid yang tidak merata.

Mendikbud mengaku tak masalah jika dirinya mendapat sumpah serapah dari berbagai pihak. "Memang yang disumpah serapah saya, tapi sebetulnya itu yang bertanggung jawab, yang mestinya diprotes itu mestinya daerah-daerahnya," kata Mendikbud.

"Gak apa-apa kalau saya disumpah, gak apa-apa, disumpah serapah gak apa-apa. Tapi daerah harus menyadari bahwa sekarang harus bertindak secara cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar, layanan dasar kepada rakyat-rakyatnya," ujar dia.