Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam rangka membahas ketahanan pangan Indonesia akibat adanya pandemik COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara dunia.
Jubir Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, pertemuan kedua berlangsung selama 45 menit. Prabowo tiba di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 WIB.
Bahkan, kata Masduki, Ma'ruf diundang khusus untuk datang ke kantor Kemenhan untuk menjelaskan lebih rinci, terkait program ketahanan pangan tersebut.
“(Bahas) tentang food estate, ketahanan pangan ini kan penting saat ini karena pandemik global, selesainya kapan. Sebab orang juga keadaan setiap negara juga menjaga-jaga diri agar bagaimana ketahanan (pangan) masing-masing negara itu bisa mempunyai pengetahuan untuk mengatasinya,” kata Masduki saat dihubungi, Kamis (3/9/2020).
Masduki menjelaskan, program ketahanan pangan merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Dia mengatakan, Indonesia sangat bergantung dengan beras sebagai bahan pokok. Dalam hal ini, Prabowo menyampaikan kepada Ma’ruf untuk melakukan substitusi dengan bahan pokok lainnya.
“Prabowo menyebutkan angka 1,4 juta hektare yang dilaporkan kepada wapres di berbagai daerah untuk dijadikan lumbung pangan sebagian beras, (sebagian lagi) non-beras mulai dari singkong, sagu, sorgum, terus jagung, dan lain-lain,” ujar dia.
Masduki menuturkan, wapres memberikan respons baik atas penjelasan Prabowo tersebut. Kepada Ma’ruf, Menhan mengatakan lahan seluas 1,4 juta hektare itu akan mulai ditanami tanaman kebutuhan pokok pada awal 2021.
Dia melanjutkan, ada empat negara yang tertarik memberikan investasi untuk program ketahanan pangan, di antaranya Korea Selatan, Abi Dhabi, Qatar, dan Tiongkok.
“Mereka tertarik untuk berinvestasi di sektor pangan ini, karena memang ini semuanya akan berebut pangan ke depan, maka ke depan itu dimungkinkan Indonesia bisa kolaborasi,” tutur Masduki.
Nantinya, kata Masduki, masyarakat lokal akan dilibatkan secara langsung dalam program tersebut. Kalimantan Tengah, Marauke, Bangka Belitung, dan Jambi merupakan daerah yang lahannya akan menjadi basis program tersebut.
“Lingkungan masyarakat akan dilibatkan, itu salah satu permohonan wapres supaya melibatkan masyarakat, unsur stakeholder dari daerah setempat, pesantren,” ujar dia.