Prabowo Buka Wacana Pajak Karbon Motor BBM

Selain program tukar tambah, pemerintah mempertimbangkan keringanan pembiayaan untuk pembelian motor listrik. Kebijakan itu mencakup penghapusan uang muka serta penurunan tingkat bunga cicilan bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan, kebijakan pembiayaan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat ketika membeli kendaraan listrik. Pemerintah ingin harga dan biaya kepemilikan motor listrik semakin terjangkau.

"Bunga cicilan (motor listrik) kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP," kata Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah membuka kemungkinan penerapan pajak karbon untuk kendaraan berbahan bakar fosil. Prabowo menilai kebijakan serupa sudah menjadi bagian dari upaya pengendalian emisi di sejumlah negara.

Menurut Prabowo, penerapan pajak karbon dapat meningkatkan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia jadi ada namanya carbon tax di kota-kita besar seperti Beijing gak bisa motor bensin masuk, jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin," ucap dia.

Rangkaian kebijakan tersebut disiapkan pemerintah untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri motor listrik nasional. Pemerintah juga melihat kendaraan listrik memiliki keuntungan dari sisi efisiensi biaya energi.

Prabowo mengatakan, penggunaan motor listrik dapat memangkas pengeluaran harian masyarakat dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Penghematan tersebut terutama berasal dari biaya energi yang lebih rendah.

"Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari, bahkan bisa sampai 70 persen," kata dia.