Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh hari ini, Rabu (28/2/2024).
Pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh itu diberikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo atas usulan dari Mabes TNI kepada Presiden.
Pemberian pangkat kehormatan jenderal tersebut akan berlangsung dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tahun 2024 di Mabes TNI.
Pemberian kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo itu sebelumnya dibenarkan oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI Nugraha Gumelar.
"Iya betul," ujar Nugraha kepada IDN Times, Selasa (27/2/2024).
Secara terpisah, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui rekaman video juga menyampaikan bahwa Prabowo akan menerima pangkat menjadi jenderal.
"Benar besok (hari ini) Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima Keppres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal TNI, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa, tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendropriyono dan beberapa tokoh yang lain," ucap Dahnil.
Dahnil menjelaskan, kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal itu diberikan kepada Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan.
"Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insyaAllah Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa di Mabes TNI," kata Dahnil.
Diketahui, pangkat terakhir Prabowo dalam karier militernya adalah Letnan Jenderal (letjen) TNI atau jenderal bintang tiga.
Selain Prabowo, sebelumnya sejumlah tokoh juga pernah diberikan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR). Di antaranya Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Pandjaitan, dan Hendropriyono.
Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Prabowo sesuai dengan UU yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 20 Tahun 2009, bahkan semestinya sudah diberikan dua tahun yang lalu.
Khairul mengatakan bahwa pada UU itu terdapat istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Meski demikian, beberapa pemberitaan keliru menyebutkan pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa itu sebagai “kenaikan pangkat kehormatan.”