Prabowo Dinilai Baru Bisa Gas Pol 1,5 Tahun Setelah Jadi Presiden
- Prabowo baru bisa menjalankan pemerintahan secara penuh 1,5 tahun setelah menjabat sebagai presiden.
- Pembentukan kabinet dan kementerian baru memakan waktu panjang, eksekusi dimulai setelah Prabowo resmi memegang kendali penuh.
- Karakter Prabowo akan berbeda dengan Jokowi dalam program strategis seperti pembangunan IKN dan program makan bergizi gratis.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai DPP PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengatakan Prabowo Subianto baru bisa menjalankan pemerintahan secara penuh sekitar 1,5 tahun setelah menjabat sebagai presiden. Andi menyebut, masa transisi pembentukan kabinet akan memakan waktu panjang.
Ia mencontohkan pembentukan kabinet dan kementerian baru pada era Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
“Sama seperti saat Pak Jokowi memulai masa jabatannya, beberapa kementerian/lembaga baru seperti KSP, Kemenko Maritim, dan Kemenparekraf harus dimulai dari nol. Proses ini membutuhkan waktu, mulai dari pengangkatan menteri, penyiapan Sekjen, hingga pengesahan anggaran oleh DPR,” ujar Andi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
1. Eksekusi kementerian baru bisa dilakukan setelah Prabowo jadi Presiden
Dia menjelaskan, meski desain kementerian-kementerian baru sudah ada, eksekusinya baru akan dimulai setelah Prabowo resmi memegang kendali penuh.
“Pak Prabowo belum efektif menjadi presiden. Nanti setelah 20 Oktober atau awal November, mungkin baru mulai bergerak. Kementerian-kementerian baru akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk sepenuhnya beroperasi dengan anggaran APBN yang diatur," ucap dia.
Menurut Andi, untuk menghadapi masa transisi, pemerintahan Prabowo pada enam hingga sembilan bulan pertama perlu dibantu oleh satuan tugas khusus presiden. Satgas ini akan bertugas menyelesaikan kebijakan dan program penting yang belum bisa dijalankan sepenuhnya oleh kementerian baru.
"Pilihan Menteri PAN-RB sangat krusial dalam masa ini, terutama untuk mempercepat transisi dan meminimalisasi dampak dari pengurangan pegawai di lembaga seperti KSP yang sebagian besar pegawainya berstatus non-ASN berbasis kontrak,” kata dia.
2. Program besar Prabowo di awal pemerintahan tidak akan langsung bisa berjalan optimal
Selain masalah pengurangan pegawai, Andi juga menyebut program strategis pemerintahan Prabowo kemungkinan besar belum akan berjalan maksimal pada tahun pertama. Ini disebabkan proses penyusunan APBN 2025 yang masih berada di bawah pemerintahan Jokowi pada 2023 dan 2024.
“APBN 2025 sebenarnya sudah disusun sejak masa Pak Jokowi. Prabowo baru bisa benar-benar mengendalikan APBN dalam proses APBNP yang dimulai setelah Agustus 2025. Namun, itu pun hanya bisa mempengaruhi belanja modal, sementara belanja barang relatif tidak bisa diubah,” ujar dia.
3. Andi menyebut Prabowo dan Jokowi miliki karakter berbeda
Menanggapi tantangan kebijakan populis seperti pembangunan IKN dan program makan bergizi gratis di era Prabowo, Andi menilai karakter Prabowo akan berbeda dengan Jokowi. Meskipun alokasi anggaran sosial-ekonomi mungkin tidak akan bergeser terlalu jauh.
“Gimik politik yang akan berubah signifikan. Jika Jokowi terkenal dengan blusukan dan bagi-bagi kaos yang cocok dengan karakternya, Prabowo akan memiliki pendekatan yang berbeda, sesuai dengan gaya kepemimpinannya,” imbuhnya.
