Prabowo Panggil Kapolri Sebelum HUT Bhayangkara 2026, Bahas Apa?

Sementara, HUT ke-80 kepolisian akan diperingati dengan berbagai program kemanusiaan tersebut meliputi kegiatan bedah rumah, bakti religi, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Panitia HUT ke-80 Bhayangkara, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan pihaknya sudah menyalurkan 500 paket bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kemayoran, Gempol, Kebon Kosong, Jakarta. Kawasan itu terbakar pada Senin, 1 Juni 2026 lalu.

Jenderal polisi bintang dua itu menyalurkan secara langsung bantuan dari Kapolri kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Kemayoran. Selain itu, program kemanusiaan HUT ke-80 Bhayangkara lainnya yang menjadi unggulan yakni bedah rumah.

Direncanakan program tersebut berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan target puluhan rumah yang akan direnovasi.

“Bedah rumah se-Indonesia kurang lebih nanti 80 unit. Nanti, tingkat Mabes Polri, tingkat polda hingga tingkat polres ada. Ini sudah kami rencanakan nanti akan dilakukan di polda-polda dan polres," tutur dia.

Ia mengatakan tema untuk HUT ke-80 kepolisian yakni "Polri untuk Masyarakat". Ia berharap di usia yang ke-80 tahun, kepolisian semakin dicintai oleh masyarakat.

"Semoga dengan bakti Bhayangkara yang ke-80, mohon doa restu semoga Polri semakin dicintai oleh masyarakat, Polri selalu dekat dengan masyarakat dan tentunya Polri akan lebih profesional untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan," ungkap Agus.

Sementara, di usia ke-80 kepolisian, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2026 mengenai kepolisian. Revisi ini dikritik oleh banyak pihak karena dilakukan secara diam-diam dan kilat. Ini merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Revisi UU tersebut disahkan di dalam rapat paripurna gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/6/2026).

Revisi UU Polri memuat sejumlah ketentuan, di antaranya soal batas usia pensiun anggota Polri. Aturan itu tertuang dalam pasal 30.

"Pasal 30 ayat 5 huruf c bunyinya menjadi 'Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden'," ujar Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej saat rapat tingkat I digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden," sambungnya.

Namun, di dalam revisi UU itu mayoritas tak memasukan sama sekali rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Salah satu rekomendasi yang diabaikan yakni polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Bila ingin mengisi posisi sipil, polisi harus mundur dari dinas di Institusi Bhayangkara.

Namun, di dalam revisi UU baru, tak ada keharusan bagi anggota kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dini bila menjabat di luar organisasi kepolisian.