Prabowo: Rakyat Tetap Percaya TNI karena Membantu Saat Bencana Datang

07 Apr 2025, 22:38 WIB

Santi Dewi

Presiden Prabowo Subianto ketika berbincang dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat. (IDN Times/Krisnaji)

Intinya sih...

Prabowo yakin TNI tetap dipercaya publik setelah revisi UU TNI disahkan pada 20 Maret 2025.
Prajurit TNI kembali ke tugas utama pertahanan negara sejak reformasi 1998, dibatasi peran di sektor sipil.
Prabowo menepis persepsi Indonesia akan menjadi negara militer di bawah kepemimpinannya dengan menambah jumlah lembaga sipil yang boleh dimasuki tentara aktif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto yakin TNI tetap menjadi institusi paling dipercaya publik usai revisi Undang-Undang TNI disahkan pada 20 Maret 2025. Alasannya, TNI tetap menjadi institusi yang diandalkan dalam kondisi darurat, seperti bencana alam.

Prabowo bahkan menantang dilakukan survei secara obyektif tentang instansi yang masih dipercaya kepada publik.

"Bikin survei, tanya rakyat lembaga mana yang paling dipercayai oleh rakyat. (Yang ditanya) jangan elite dan intelektual di Jakarta yang punya akses, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu dan bias. Mereka ini selalu memandang dengan syak wasangka dan curiga," ujar Prabowo ketika menjawab pertanyaan dari pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Hambalang, Bogor pada Minggu (6/4/2025).

Uni merespons pertanyaan Prabowo dan menyebut TNI masih jadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik teratas. Namun, hal itu disebabkan sejak era reformasi 1998, prajurit TNI kembali ke tugas utama melakukan pertahanan negara. Peran mereka di sektor sipil pun mulai dibatasi.

1. Prabowo sebut para pimpinan TNI yang menginstruksikan TNI kembali ke barak

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Eks Danjen Kopassus itu mengatakan para pemimpin TNI sendiri yang menginstruksikan agar tentara kembali ke barak pascareformasi 1998. Sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, Agus Wirahadikusumah hingga dirinya menyadari perubahan situasi pasca1998.

"Kami sadari (perubahan) situasi itu. Pak Wiranto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Wirahadikusumah. Termasuk saya juga ikut mendorong. Saya orang pertama di internal TNI yang mengatakan civilian supremacy," katanya.

Prabowo mengaku tunduk kepada supremasi sipil. Itu sebabnya ketika dicopot oleh mantan Presiden BJ Habibie dari posisi Pangkostrad, Prabowo mematuhinya.

"Saya diberhentikan oleh Pak Habibie dan saya siap merespons itu. Padahal, saya memegang pasukan terbanyak," tutur dia.

2. TNI ada di garda terdepan bila bencana datang

Presiden Prabowo Subianto ketika berbincang dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat. (IDN Times/Krisnaji)

Prabowo mengatakan tingkat kepuasan publik yang tinggi kepada TNI turut disumbang dari sigapnya tentara membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Ini termasuk bencana banjir besar yang menimpa Jadebotabek pada Maret lalu.

"Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali (diminta bantuan). Kalau ada ribuan orang mayat waktu di (tsunami) Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus obyektif dan bersikap benar," katanya.

Bahkan, prajurit TNI ikut diperbantukan oleh Polri untuk menjaga keamanan. Mulai dari keamanan malam Natal, pergantian tahun, Lebaran hingga pergerakan arus mudik dan balik. Meski begitu, Prabowo pun bersikap terbuka untuk terus memperbaiki institusi TNI.

"Memang ada kekurangan, ada unsur-unsur yang tidak baik di lembaga negara kita. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki," tutur dia.

3. Prabowo bantah Indonesia condong jadi negara militeristik

Presiden Prabowo Subianto ketika berbincang dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat. (IDN Times/Krisnaji)

Prabowo juga menepis persepsi yang menyebut Indonesia condong menjadi negara yang militeristik di bawah kepemimpinannya. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya campur tangan militer di dalam kehidupan masyarakat.

Apalagi di dalam revisi UU TNI, jumlah lembaga sipil yang boleh dimasuki tentara aktif bertambah. Di dalam UU TNI tahun 2004 ada 10 lembaga sipil, kini bertambah menjadi 14 institusi sipil.

"Militerisme apa? Come on! Sudahlah, gak ada itu (Indonesia akan menjadi negara militer)," kata Prabowo.

Ia mengaku bingung mengapa ada begitu banyak pihak yang curiga Indonesia akan menjadi negara militer. sedangkan ketika Thailand beberapa kali mengalami kudeta militer, tak ada yang meributkannya.

"Kenapa orang gak ribut kalau Thailand mengalami kudeta berkali-kali? Gak ada itu, militerisme apa di Indonesia?" tanyanya.

Pemimpin redaksi IDN Times adalah salah satu dari enam pimred yang diundang oleh Prabowo ke Hambalang, Bogor. Prabowo meladeni pertanyaan dari keenam pemred itu selama 3,5 jam.