Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar: Ojo Kesusu

13 Des 2024, 17:18 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Kompak Pakai Baju Kotak-kotak di Acara Diskusi (IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Ganjar Pranowo: usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu kajian mendalam dan undang pemangku kepentingan.
Belum ada pembahasan di internal PDI Perjuangan terkait usulan kepala daerah dipilih DPRD, kata Ganjar.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo turut buka suara terkait usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD. Ganjar mengatakan, hal itu sebaiknya perlu ada kajian mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukan pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD," ujar Ganjar kepada jurnalis, Jumat (13/12/2024).

Ganjar mengatakan, ketika itu ada argumen pemilihan yang dilakukan parlemen tidak merepresentasikan rakyat. Sebab, dianggap ada jual beli dukungan.

"Maka, kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," ucap dia.

1. Belum ada pembahasan di PDIP

Ganjar Pranowo (IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Ganjar mengatakan, belum ada pembahasan di internal PDI Perjuangan terkait usulan kepala daerah dipilih DPRD.

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," kata dia.

2. Prabowo sebut biaya politik di Indonesia mahal

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri puncak acara HUT ke-60 Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD.

Adapun, usulan itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 seperti Pilkades. Karena itu, Bahlil menyarankan agar perlu evaluasi yang menyeluruh terkait demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Gayung bersambut, Prabowo juga mengakui pelaksanaan pilkada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara ataupun partai politik itu sendiri.

Karena itu, ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang hadir dalam puncak HUT ke-60 Golkar untuk memikirkan dengan cermat untuk merevisi sistem politik Indonesia.

Ia pun lantas membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura hingga India, di mana pelaksanaan pemilu di negara-negara itu sangat efisien.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur bupati. Efisien tidak keluar duit keluar duit," kata Prabowo di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

3. Prabowo sebut perlu ada perbaikan sistem

Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri acara HUT ke-60 Partai Golkar yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Prabowo bahkan mengatakan, usulan ini sebetulnya bisa saja diputuskan malam ini karena banyak ketua umum parpol yang hadir.

Kepala Negara mengakui, Indonesia memang perlu memperbaiki tatanan sistem politiknya. Ia juga menekankan, agar tidak perlu malu bahwa sistem yang berjalan saat ini terlalu mahal.

"Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata dia.