Prajurit Kostrad Ikut Diterjunkan Padamkan Karhutla
Rotasi pasukan dilakukan, termasuk dengan menurunkan prajurit Kostrad, untuk membantu pemadaman karhutla yang dominan memakai operasi darat.
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena masih dinilai mampu mengatasinya.
Enam provinsi menjadi perhatian, sementara mitigasi melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan, ada sejumlah pembahasan dalam rapat terbatas terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026). Dudung mengatakan, salah satu yang dibahas mengenai pergantian pasukan yang membantu memadamkan karhutla.
"Sudah (ada pergantian), tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan lah oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun kepolisian," ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dudung mengatakan, saat ini dominan penanganan pemadaman berbasis operasi darat sehingga perlu ada banyak pasukan ikut membantu pemadaman.
"Operasi darat tuh begini, pemadaman dari darat. Artinya kan banyak daerah yang sulit terjangkau. Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya masih ada harimau, ya, ini sulit untuk dilakukan dan kemudian jangkauan dari kendaraan darat seperti mobil, alat berat dan sebagainya. Nah ini maka tetap akhirnya operasi darat dilakukan. Operasi bukan berarti operasi seperti militer, tetapi ya penanganannya melalui darat itu aja ya," kata dia.
1. Pemerintah belum tetapkan karhutla jadi bencana nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dalam kesempatan itu, Dudung mengatakan, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, pemerintah masih bisa mengatasinya.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung.
2. Enam provinsi jadi perhatian
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dudung mengatakan, dalam rapat terbatas itu, ada enam provinsi yang menjadi perhatian. Di provinsi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar karhulta tidak sampai masih ke daerah Taman Nasinal.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada 6 provinsi yang menjadi konsentrasi dan 2 provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatra Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah, yaitu Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ujar dia.
"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," kata Dudung.
3. Mitigasi harus ditingkatkan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/M Ilman Na'fian) Pada rapat terbatas itu, Presiden Prabowo juga meminta untuk meningkatkan mitigasi agar karhutla tidak terjadi lagi di kemudian hari. Polisi dan TNI juga diminta untuk aktif terlibat dalam mitigasi karhutla.
"Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," kata dia.
