Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pramono Curhat Dikomplain Tak Ada Halte Transjabodetabek di Tetangga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Grondbreaking Revitalisasi Taman Semanggi, Jumat (20/2/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima banyak komplain soal belum adanya halte Transjabodetabek di wilayah penyangga yang dilalui rute baru.
  • Pramono menegaskan perluasan layanan Transjabodetabek tetap berjalan demi memudahkan mobilitas warga dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
  • Pemprov DKI menyiapkan tambahan rute Cawang–Cikarang serta rute baru Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang sudah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima keluhan masyarakat terkait belum tersedianya halte Transjabodetabek di sejumlah wilayah penyangga, meski perluasan rute tetap dilanjutkan.
  • Who?
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan yang terlibat dalam pengembangan layanan Transjabodetabek.
  • Where?
    Keluhan muncul dari wilayah penyangga di sekitar Jakarta, sementara pembangunan dan perluasan rute dilakukan di area Jabodetabek termasuk rencana jalur Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
  • When?
    Pernyataan disampaikan Pramono pada saat pembahasan lanjutan proyek Transjabodetabek, dengan target pembukaan rute baru dalam waktu dekat.
  • Why?
    Ketiadaan halte terjadi karena tidak semua daerah di luar Jakarta bersedia membangun fasilitas tersebut, meskipun rute bus melintasi wilayah mereka.
  • How?
    Pemprov DKI tetap melanjutkan ekspansi layanan dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan menyiapkan tambahan trayek seperti Cawang–Cikarang serta Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menerima sejumlah komplain terkait ketiadaan halte di daerah penyangga, seiring perluasan rute Transjabodetabek.

Pramono menyebut untuk wilayah administrasi Jakarta, pembangunan halte menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, persoalan muncul ketika rute melintasi wilayah di luar Jakarta.

“Problem utamanya Transjabodetabek, kalau yang wilayahnya Jakarta, maka kami yang bertanggung jawab untuk membangun haltenya dan semuanya sudah kita lakukan. Tetapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian mau untuk membangunkan halte itu,” ujar Pramono, Jumat (20/2/2026).

1. Dikomplain tidak ada halte Transjakarta

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Rohman)

Pramono mengaku pihaknya juga menerima komplain dari masyarakat terkait belum tersedianya halte di sejumlah titik, meski tidak merinci daerah yang dimaksud.

"Karena kami juga mendapatkan komplain tanpa menyebut daerahnya ya bahwa belum ada halte," ucapnya.

2. Pramono tetap perluas Transjabodetabek

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan layanan baru Transjabodetabek T31 dengan rute Blok M–Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Halte PIK 2, Tangerang, Banten, pada Kamis (22/5/2025). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Meski demikian, Pramono menegaskan perluasan layanan Transjabodetabek tetap dilanjutkan. Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah memudahkan masyarakat menggunakan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

“Walaupun ada permasalahan halte, tetap untuk Transjabodetabek ini kami lanjutkan,” katanya.

3. Pemprov DKI akan membuka rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan layanan baru Transjabodetabek T31 dengan rute Blok M–Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Halte PIK 2, Tangerang, Banten, pada Kamis (22/5/2025). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Saat ini, Transjabodetabek telah memiliki tujuh trayek aktif dan akan ditambah satu rute Cawang–Cikarang. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan pembukaan rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.

Pramono menyebut, secara prinsip pihaknya telah memperoleh persetujuan dan izin dari Kementerian Perhubungan untuk pengembangan rute tersebut usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

“Secara prinsip sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari Kementerian Perhubungan,” ujanya.

Editorial Team