Pramono: Kebijakan WFH ASN Berlaku 25 Sampai 50 Persen

Lebih lanjut, Pramono memastikan pelaksanaan kerja dari rumah ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja para pegawai di lapangan. Untuk menjaga hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem pemantauan digital yang berfungsi untuk memonitor aktivitas seluruh ASN yang sedang bertugas di luar kantor.

Melalui sistem pengawasan yang ketat ini, setiap pimpinan unit kerja dapat memantau hasil pekerjaan pegawainya secara real-time meskipun mereka tidak hadir secara fisik di Balai Kota. Langkah ini diambil agar produktivitas daerah tetap terjaga dengan baik dan kebijakan fleksibilitas kerja tetap memberikan kontribusi positif bagi pencapaian target-target pemerintah daerah.

Kendati, penerapan kebijakan sistem WFH baru saja dimulai secara efektif pada minggu ini di seluruh instansi di bawah naungan Pemprov DKI karena sebelumnya adalah hari libur nasional.

Pramono menjelaskan setelah tahap awal ini berjalan, pihaknya akan segera melakukan proses evaluasi menyeluruh untuk melihat sejauh mana efektivitas pembagian kuota kerja tersebut bagi organisasi.

Evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah persentase kuota kerja dari rumah perlu disesuaikan kembali atau tetap dipertahankan pada angka 25 hingga 50 persen.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan jadwal WFH jatuh pada hari Jumat, sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah adaptif terhadap dinamika global sekaligus upaya efisiensi energi, yang nantinya juga akan diberlakukan bagi sektor swasta melalui aturan Menteri Ketenegakerjaan.