Pramono Luncurkan Portal Satu Data Jakarta: Pemerintahan Berbasis Data

Portal Satu Data Jakarta dibangun dengan misi utama untuk mentransformasi cara pemerintah bekerja. Kehadirannya diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, yang selama ini mungkin masih mengandalkan intuisi atau data yang terfragmentasi, menjadi keputusan yang benar-benar didasarkan pada data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini akan membuat kebijakan yang dikeluarkan menjadi lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, portal ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dengan akses data yang mudah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawal pembangunan kota. Portal ini sekaligus menjadi wujud nyata pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Dengan begitu, kebijakan publik bisa dirumuskan lebih presisi dan layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pramono menekankan transformasi digital harus bertumpu pada dua pilar fundamental. Pilar pertama adalah keandalan data. Untuk memastikan data yang disajikan berkualitas dan terpercaya, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).  Kolaborasi ini menjamin bahwa data yang diunggah telah memenuhi standar metodologi yang berlaku secara nasional.

Pilar kedua yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan data. Dalam era serangan siber yang semakin kompleks, kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dianggap menjadi langkah yang krusial. Peran BSSN adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur portal dan data sensitif di dalamnya terlindungi dari ancaman kebocoran atau peretasan, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.

“Kini saatnya data menjadi dasar utama setiap pengambilan keputusan. Semoga Langkah ini menjadi pijakan kuat bagi Jakarta untuk terus tumbuh sebagai kota global yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Pramono.

Pengembangan Portal Satu Data Jakarta tidak dilakukan secara terisolasi, tetapi merupakan implementasi langsung dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan demikian, data dari Jakarta dapat dengan mudah disinkronkan dengan sistem nasional.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan data dari portal ini telah terhubung secara rutin dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional  yang dikelola oleh Bappenas.

“Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari komitmen kinerja setiap kepala perangkat daerah. Kita telah membangun sistem pengumpulan dan penyaluran data yang efektif, matang, dan terstandarisasi di seluruh lini pemerintahan,” ujar Budi.

Saat ini, terdapat 4.795 set data yang dikumpulkan dari 53 organisasi, termasuk 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 lembaga lainnya. Data-data ini mencakup 30 topik strategis mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga sektor-sektor pembangunan lainnya. Seluruh data tersebut masuk ke dalam 22 kategori bidang sektoral yang dikelola lintas perangkat daerah.