Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan gedung lebih dari empat tingkat harus terkoneksi dengan kamera pengawas atau CCTV milik Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini membuat Jakarta semakin terintegrasi.
"Jadi untuk CCTV, kita sedang, sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi," ujar Pramono usai halal bihalal bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
"Kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang," lanjutnya.
Pramono Minta Gedung Lebih dari 4 Tingkat Terkoneksi CCTV Pemprov

1. Pramono janjikan CCTV saat kampanye
Pada masa kampanye, Pramono sempat berjanji memasang CCTV di setiap RT/RW yang ada di Jakarta. Menurutnya, CCTV akan membantu mengurangi angka kriminalitas.
“Kalau itu terjadi maka kekerasan akan berkurang, pencurian akan berkurang, tawuran berkurang, biayanya tidak terlalu tinggi,” ujar Pramono di J akarta Selatan pada Selasa (10/9/2024).
Pramono juga membandingkan rencana ini dengan pengalaman sukses di Beijing, di mana penambahan CCTV membantu menurunkan kriminalitas secara signifikan. Ia menyatakan bahwa pendekatan serupa bisa diterapkan di Jakarta.
“Seluruh masyarakat nanti punya CCTV, dan ini contohnya di Beijing,” ujar dia.
2. Jakarta punya 1.500 CCTV
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 1.500 CCTV di berbagai wilayah. CCTV itu terkoneksi yang akan dipantau melalui dashboard di kelurahan.
"Di kelurahan itu ada petugas piket. Nah, dashboardnya bisa dilihat oleh masyarakat, memantau dan petugas piket di kelurahan dari situlah bisa melakukan," ujar Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin pada Rabu (28/5/2025).
3. Pemprov DKI kaji penambahan CCTV
Pemprov DKI tengah mengkaji kemungkinan penambahan CCTV di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan lingkungan.
Secara paralel, juga dilakukan inventarisasi kebutuhan dari OPD seperti Satpol PP, Dishub, SDA, dan kepolisian. Kebutuhan dari masyarakat di tingkat RT/RW juga ikut dipertimbangkan.
"Jika hasil kajian selanjutnya kami perlu mengadakan lagi CCTV, maka tentu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dana yang ada di Pemprov DKI Jakarta," ujar Budi.