Pramono Resmikan Mobil Klinik Hewan, DPRD: Jakarta Kian Ramah Hewan

Pramono menambahkan, pada 2026 Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 23 ribu hewan yang akan menjalani sterilisasi. Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap hewan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya. Ini merupakan sebuah terobosan baru, mungkin pertama kali ada di Indonesia, dimulai dari Jakarta, karena kami ingin Jakarta menjadi kota yang ramah hewan, apa pun jenis hewannya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, keberadaan Mobil Klinik Hewan Keliling ini menandakan Jakarta sebagai kota ramah hewan perlahan terwujud.

"Jakarta targetnya adalah menjadi kota ramah hewan. Dengan adanya klinik hewan yang mobile seperti ini menandakan target tersebut perlahan tercapai," ujar Kenneth.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo sudah merealisasikan salah satu janji kampanyenya dengan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Jakarta.

Langkah tersebut akan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik, termasuk di bidang kesehatan hewan.

"Komitmen itu diwujudkan melalui penyediaan akses pelayanan kesehatan hewan yang diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat, baik bagi pemilik hewan peliharaan maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan hewan di Ibu Kota," katanya.

Meski demikian, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, pengembangan layanan masih perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Untuk sementara, seluruh layanan yang tersedia pada Mobil Klinik Hewan Keliling ini masih dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kent menjelaskan, besaran tarif telah mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat, termasuk pemilik hewan dengan KTP non-DKI Jakarta.

"Jadi kalau memang ada kejadian khusus atau pemilik hewan mungkin kurang mampu, ke depan akan ada pertimbangan khusus lah. Mungkin bisa digratiskan," katanya.