Presiden Kirim Bantuan Rp125 Miliar buat Penanganan Karhutla Jambi

Berdasarkan alokasi Banpres, tahap pertama sebesar Rp85 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Jambi dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.

Menhut meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal dengan aparat penegak hukum agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati, jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari, mohon pendampingannya dari sejak dini, dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Menhut menjelaskan, Banpres dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan karhutla, termasuk pembelian peralatan. Jika kondisi karhutla mulai mereda, dana juga dapat diarahkan untuk kebutuhan kesiapsiagaan, seperti pembangunan sumur bor sebagai persiapan menghadapi musim karhutla berikutnya serta mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat.

Bantuan presiden tersebut merupakan dukungan di luar pengadaan helikopter, operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan pasukan darat, dan pengadaan peralatan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan karhutla.

“Di luar tentu anggaran APBN lainnya dari kementerian kehutanan, di dana siap pakai di BNPB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi insya Allah kami pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG. tidak pernah tinggal diam, tidak pernah cuci tangan, lepas tangan,” ujar Menhut Raja Antoni.

“Ini adalah tanggung jawab kolektif kita dan oleh karena itu sekaligus saya meminta kepada masyarakat ya agar tidak lagi membakar hutan dan lahan,” sambungnya.