Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi melantik Bambang Susanto sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Kamis (10/3/2022). Bambang dilantik bersama wakilnya, Dhony Rahajoe.
Bambang diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014. Dia menempati jabatan tersebut di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bambang lahir di Yogyakarta pada 4 November 1963. Dia menempuh pendikannya di Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987.
Berikut riwyat pendidikan tinggi Bambang:
- Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 1987
- MCP (Tata Kota), Post-Graduate Program, University of California at Berkeley, 1996
- MSCE (Teknik Transportasi), Post-Graduate Program, University of California at Berkeley, 1998
- Ph.D (Perencanaan Infrastruktur), Post-Graduate Program, University of California at Berkeley, 2000.
Bambang diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Development Bank (ADB) pada 2015. Jabatan itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan departemen pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, serta departemen riset ekonomi dan kerja sama regional ADB.
Berikut rangkuman riwayat karier Bambang:
- Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk, sejak 2012
- Wakil Menteri Perhubungan periode 2010 - 2014
- Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, 2004 - 2010
- Staf Ahli Menko Perekonomian (Boediono)
- Sekretaris Tim Koordinasi Infrastruktur Pedesaan
- Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- Anggota Dewan, East Asia Society of Transportation Studies (EASTS), Tokyo, Jepang
- Anggota Dewan, South North Foundation, Johannesburg, Afrika Selatan
Bambang nantinya akan bertugas untuk menjalankan proses pembangunan di IKN. Selain itu, segala urusan proses pemindahan IKN berada di bawah tanggung jawab Bambang yang akan dilaporkan ke Presiden.
Meski demikian, tugas Badan Otorita IKN akan tetap dibantu oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Sehingga, prosesnya akan dilakukan secara gotong royong.