Profil Zulfa Mustofa, Keponakan Ma'ruf Amin yang Jadi Pj Ketum PBNU

Dilansir dari laman pcnucilacap.com, Zulfa merupakan Wakil Ketua Umum PBNU periode 2022-2027. Dia lahir di Jakarta, 7 Agustus 1977.

Zulfa merupakan seorang anak kiai, yakni KH Muqarrabin dan Nyai Marhumah Latifah. Rupanya, Zulfa juga keponakan dari Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin.

Zulfa Mustofa memulai pendidikan formal tingkat dasar di Jakarta, tepatnya di Yayasan Al Jihad, Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga kelas tiga SD. Saat menginjak kelas empat SD, beliau pindah dan melanjutkan sekolah di Pekalongan hingga lulus.

Setelah itu, Zulfa meneruskan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Simbangkulon. Namun, ketika naik ke kelas dua Tsanawiyah, beliau pindah ke Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.

Selama menempuh pendidikan di Kajen, dua sosok guru yang sangat istimewa dan berkesan bagi KH. Zulfa Mustofa adalah KH. M.A. Sahal Mahfudh (mantan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI Pusat) dan KH. Rifa’i Nasuha, yang merupakan guru dari Kiai Sahal sendiri. Zulfa menamatkan pendidikan setingkat SMA/MA (Madrasah Aliyah) pada tahun 1996, kemudian kembali ke Jakarta.

Sebelumnya, saat ditanya soal aksi Syuriah PBNU yang menggelar rapat pleno untuk mengesahkan Pj PBNU, Gus Yahya menegaskan itu sebuah manuver.

"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah," ujar Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Yahya menyampaikan, mengganti Ketua Umum PBNU berdasarkan AD/ART, harus melalui muktamar. Apabila itu tidak dilakukan, maka tak bisa mengganti Ketua Umum PBNU.

"Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," kata dia.

Yahya mengatakan, Syuriah tak bisa menggelar rapat pleno seorang diri. Sebab, harus ada pihak lain yang hadir di dalamnya.

"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengundang hanya Syuriah dan itu tidak bisa, karena pleno itu harus diundang oleh Syuriah dan Tanfidizyah, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar. Nah sementara rapat Syuriah yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada, jangan khawatir, ada," ujar dia.