Program Bantuan Guru Honorer Dimulai Juli, Menjangkau 300.000 Guru

03 Mei 2025, 07:10 WIB

Tangkapan layar video Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti saat pidato di SDN 5 Cimahpar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Intinya sih...

Pemerintah akan memberikan bantuan Rp300.000 per bulan kepada 300.000 guru honorer di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut akan langsung dikirim ke rekening masing-masing guru, mirip dengan tunjangan sertifikasi guru PNS.
Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Dikdasmen, dan BPS dilakukan untuk memadankan data guru demi penyaluran bansos.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan, pemerintah akan memulai program bantuan untuk guru honorer mulai tahun ajaran baru, tepatnya Juli 2025.

Sebanyak 300.000 guru di seluruh Indonesia akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan terhadap jasa para guru honorer.

"Kemudian yang ketiga adalah program bantuan guru honorer, itu senilai Rp300 untuk masing-masing guru per bulan," kata Abdul Mu'ti di SDN 5 Cimahpar Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

1. Bantuan langsung ke rekening guru

Ilustrasi tabungan (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Mu'ti menyampaikan, bantuan Rp300 ribu bagi guru honorer akan langsung dikirim ke rekening masing-masing, sama halnya seperti tunjungan sertifikasi guru PNS.

"Nanti langsung ke rekening masing-masing jadi insyaallah aman," ujarnya.

2. Pendataan bekerja sama dengan BPS

Gedung SD Negeri 4 Padurenan mengalami kerusakan. (IDN Times/Imam Faishal)

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan memberikan bantuan sosial (bansos) untuk guru non-ASN atau honorer dan nonsertifikasi. Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan konsolidasi data.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk Bansos, juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Ia menuturkan kolaborasi ini akan terus diperkuat.

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Gus Ipul saat rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

3. Butuh komunikasi Kemendikdasmen dan Kemenag

Potret Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam acara pelepasan kloter pertama pada Jumat (2/5/2025) (Kemenag,go.id)

Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag).

Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," kata Amalia.