Jakarta, IDN Times - Program naturalisasi Kali Ciliwung yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tak tepat. Sebab naturalisasi sungai hanya bisa dilakukan pada sungai-sungai kecil, bukan sungai yang besar seperti Ciliwung.
Hal tersebut disampaikan pakar arsitektur perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah.
Jehansyah mengatakan salah satu alasan mengapa naturalisasi sungai tak bisa dilakukan di Sungai Ciliwung adalah adalah banyaknya permukiman yang berada di sekitar sungai itu.
"Kalau Sungai Ciliwung itu naturalisasinya gimana, kanan kiri sudah permukiman. Jadi, boleh saja Pak Guberbur punya konsep itu karena sungai Jakarta itu 13 sungai besar dan sungai kecilnya banyak," ujarnya.
Menurut Jehanysah pemerintah pusat seharusnya turun tangan untuk mengatasi pemasalahan banjir di kawasan ibu kota dan sekitarnya. Sebab, sungai-sungai besar juga melintasi wilayah-wilayah selain Jakarta.
"DKI Jakarta sebagai induk metropolitan Jabodetabek itu kawasan yang harus ditangani pusat karena lintas provinsi, kabupaten/kota dan masalah beratnya itu ada di induknya. Ini yang belum ada program-programnya," jelasnya.
Kompleks perumahan RT 005/RW 008 di kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, menjadi salah satu lokasi yang terkena bencana banjir pada Jumat (26/4) lalu.
Seorang warga bernama Ngatini sempat mengutarakan keingannya agar program normalisasi atau naturalisasi bisa dilanjutkan siapa pun pemimpinnya.
"Saya sih tidak mempermasalahkan ya siapa yang mimpin, tapi kalau bisa yang dulu itu (normalisasi sungai) dilanjutkan," ujarnya kepada IDN Times.
Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan rencananya akan merelokasi 170 kepala keluarga di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Relokasi dilakukan lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan naturalisasi di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan dirinya telah meminta sejumlah pihak terkait untuk menginventarisasi lokasi-lokasi yang rawan banjir dan warganya akan direlokasi.
"Kami sudah minta teman-teman untuk menginventarisir karena itu lokasi yang mestinya dibebaskan untuk naturalisasi sungai tentu kita melakukan pembebasan di lahan itu," katanya di Balai Kota, Senin (29/4).