PSI Salahkan Anies Soal Kebakaran Plumpang, tapi Jokowi Dibela

07 Mar 2023, 17:35 WIB

Foto udara permukiman penduduk yang hangus terbakar dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Kejadian tersebut merenggut 14 nyawa warga dan melukai puluhan lainnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta, IDN Times -- Partai Solidaritas Indonesia soroti izin mendirikan bangunan (IMB) sementara untuk warga Plumpang saat era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal, saat itu Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hendak merelokasi warga ke tempat layak huni.

Izin sementara untuk menghuni kawasan Tanah Merah, Jakarta Pusat itu diberikan Anies sebagai realisasi janji politiknya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut PSI, kontrak politik ini semestinya membuat masyarakat lebih sadar bahwa ada keamanan publik yang terancam hanya demi meraih elektabilitas.

"Disayangkan sekali kontrak politik itu dibuat kalau hanya untuk elektabilitas dan popularitas, tapi tidak dibuat berdasarkan kajian. Kayak sekarang baru mau ada duit keamanan, lah kenapa gak dibuat dari sebelumnya sih sebelum bikin kontrak politik, ini kan soal nyawa orang," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, Selasa (7/3/2023).

1. Singgung Anies yang hanya ingin popularitas dari warga Tanah Merah

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie saat memberikan sambutan dalam Pemilu 2019. Dok. IDN Times

Grace menyindir Anies yang kala itu hanya ingin mendapatkan popularitas dari warga Tanah Merah. Menurutnya, Anies tak mengkaji kembali dampak yang bisa ditimbulkan dari pemberian IMB sementara kepada warga disekitar area depo Pertamina.

"Hanya karena ingin membuat diri populer, orang jadi milih, akhirnya sekarang kita harus kehilangan berapa belas nyawa dalam peristiwa itu," kata Grace.

"Jadi inilah lagi-lagi nyambung yang tadi bahayanya main politik identitas, nah apalagi berhadapan sama masyarakat yang belum punya data kritis untuk mengecek programnya apa sih," sambung dia.

2. Konflik tanah merah dari zaman Jokowi hingga Anies

Presiden Joko "Jokowi" di RPTRA Rasela, lokasi pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dalam kasus sengketa lahan Tanah Merah di Plumpang, Jakarta Pusat, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga sempat ikut terseret karena memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga di area tersebut.

Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah menerbitkan KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK). Kartu identitas itu dikeluarkan bagi warga yang berada di wilayah tersebut pada 13 Maret 2013.

Eks Wali Kota Solo tersebut saat itu menegaskan, pemberian KTP kepada warga Tanah Merah tak bisa menjadi pegangan untuk mengklaim wilayah tersebut.

Pada era Ahok, warga Tanah Merah hendak direlokasi karena tempat yang mereka huni berdekatan dengan depo Pertamina Plumpang. Namun, warga setempat menolak untuk direlokasi karena belum ada kepastian tempat tinggal saat itu.

Sementara kisruh Tanah Merah berlangsung, Anies menjanjikan IMB sementara bagi warga setempat saat Pilgub DKI Jakarta. Janji itu pun ditepati Anies saat dirinya menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta di tahun pertama.

3. Beda tindakan Jokowi dan Anies dalam konflik Tanah Merah menurut PSI

Konferensi Pers Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait permohonan uji materiil ke MK terhadap Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Mendagri tentang pendirian rumah ibadah, Selasa (7/3/2023). (IDN Times/Melani Putri)

Tindakan Jokowi dan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta itu disebut berbeda satu sama lain. Menurut Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, Jokowi memberikan KTP kepada warga karena keharusan dokumen yang dimiliki warga.

"Bedanya, kalau Pak Jokowi itu memberikan KTP kaitannya karena itu fasilitas yang harus dimiliki warga, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Kesehatan. Kalau pak Anies memberikan IMB untuk tinggal di rumah itu kan. Jadi beda tujuannya," kata Mayang.