PSI Sebut Jokowi Kunjungi NTT Pekan Depan, Hadiri Berbagai Kegiatan

Bestari menjelaskan, salah satu agenda Jokowi pada hari pertama kunjungan di NTT adalah melaksanakan salat Jumat di Kupang. Setelah itu, dia akan menuju lokasi kegiatan Jokowi Foundation di Kabupaten Kupang, tepatnya di Pantai Oesina.

Di lokasi tersebut, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan masyarakat. Bestari menyebut agenda pada hari pertama kunjungan Jokowi di NTT akan diisi dengan sejumlah kegiatan.

"Di hari pertama itu Pak Jokowi akan salat Jumat di Kupang, ya. Dan kemudian menuju ke lokasi kegiatan Jokowi Foundation di Kabupaten Kupang, di Pantai Oesina. Kemudian bertemu dengan masyarakat juga. Nah, itu hanya satu dua acara gitu," tutur dia.

Pada hari kedua, Sabtu, 1 Agustus 2026, Jokowi dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kota Kupang. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Hotel Harper. Usai menghadiri Rakorda PSI, Jokowi akan melanjutkan agenda dengan mengikuti karnaval budaya.

"Kemudian hari kedua, hari Sabtu itu, itu akan menghadiri Rakorda PSI di Kupang, Kota Kupang di Hotel Harper. Kemudian dilanjutkan dengan, setelah dari situ, ada karnaval budaya," kata Bestari.

Bestari menyebut kunjungan Jokowi ke NTT diperkirakan berlangsung hingga Minggu. Setelah itu, Jokowi dijadwalkan kembali ke Jakarta.

Sementara itu, terkait rencana kunjungan Jokowi ke Jawa Barat, Bestari mengatakan, agenda tersebut akan dilakukan setelah kunjungan ke NTT. Namun, dia menyebut, belum ada waktu pasti kapan kunjungan Jokowi ke Jabar.

Pernyataan ini disampaikan Bestari menyusul adanya demonstrasi sejumlah warga di Jabar yang menolak kedatangan Jokowi. Aksi tersebut antara lain dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi dan seruan agar orang-orang dekat, termasuk anak-anak Jokowi, tidak mengunjungi wilayah tersebut.

Bestari menilai masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dia juga menegaskan setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat.

"Ya kita juga gak paham itu menolaknya karena apa? Tapi orang menyampaikan pendapat di depan umum ya sah-sah saja. Tapi berkumpul, berserikat, itu juga dilindungi undang-undang. Ya saling menghormati saja," kata dia.

Bestari mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan aksi penolakan tersebut. Menurutnya, jika Jokowi melakukan safari ke sejumlah daerah, kunjungan itu dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat maupun menghadiri agenda bersama PSI.

"Kita percaya bahwa apa yang, katakanlah kalau pun Pak Jokowi bersafari, tentu bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi atas undangan dari masyarakat, dan kemudian juga ada agenda pertemuan dengan organisasi kami PSI di wilayah-wilayah, di wilayah Jawa Barat. Ya masa orang mau beragenda bertemu dengan masyarakat dihalangi," ujarnya.

Terkait isu ijazah Jokowi yang menjadi salah satu materi dalam aksi penolakan, Bestari menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan.

"Dan kami tidak concern terhadap ijazah atau apa, itu sudah masuk dalam proses hukum, jalanin aja proses hukumnya. Begitu, kalau Pak Jokowi sih," tutur Bestari.

Dia menambahkan, tidak ada pihak yang berhak melarang seseorang untuk bepergian atau mengunjungi wilayah tertentu di Indonesia.

"Kalau masalah siapa mau ke mana, itu kan tidak ada siapapun yang boleh melarang siapa mau ke mana di republik ini," kata Bestari.