AHY Klarifikasi Sinyal Pilpres 2029: Demokrat Masih Dukung Prabowo
- AHY mengklarifikasi pidato politiknya bukan sinyal maju Pilpres 2029 dan menegaskan Partai Demokrat tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Menurut AHY, fokus Demokrat adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo melalui peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, stabilitas, penguatan ekonomi, dan kemajuan Indonesia.
- AHY mengingatkan kader agar menjaga demokrasi, menghormati hak rakyat memilih dan dipilih, serta memahami bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan klarifikasi soal pernyataannya yang diduga sebagai sinyal maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Hal ini diungkapkan AHY saat acara puncak HUT ke-25 Partai Demokrat, Rabu (9/9/2026) malam, di depan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi tafsir soal sinyal maju Pilpres 2029, AHY menegaskan, posisi Partai Demokrat saat ini tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi di hari ulang tahun partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader. Kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Demokrat, serta memastikan seluruh kader memahami tanggung jawab kita hari ini sebagai bagian dari pemerintahan," kata AHY.
AHY mengatakan isi pidatonya harus diklarifikasi karena dikhawatirkan akan menimbulkan salah tafsir.
"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut karena saya khawatir ada yang salah tafsir," ujarnya.
AHY membantah pidatonya sebagai sinyal Demokrat mulai ancang-ancang menghadapi Pilpres 2029. Dia mengatakan posisi partainya adalah ingin membuat pemerintahan Prabowo Subianto berhasil, dan tak ada hal lain selain hal tersebut.
"Posisi Demokrat jelas, posisi Demokrat jelas. Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," katanya.
Menurut AHY, ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan, yang berhasil bukan hanya Presiden, kabinet, atau partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tetapi Indonesia.
Sebelumnya, AHY mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan. Dia mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.
"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.
AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.
AHY mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata putra sulung SBY itu.
AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.
"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ujar AHY.
