Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, William A Sarana menolak wacana tersebut. Ia menilai kebijakan itu tak akan efektif.
"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," ucapnya dalam keterangan, Senin (9/9/2023).
William mengingatkan, masih banyak wilayah di Jakarta atau daerah penyangga yang belum terjangkau jaringan transportasi umum.
"Pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai PR (pekerjaan rumah) agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik," katanya.
William menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus menyiapkan transportasi yang bisa menyasar daerah pelosok. Hal itu dipercaya bisa meningkatkan keinginan masyarakat beralih ke transportasi umum.
"Pada hari ini masih banyak wilayah di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum khususnya pinggiran Jakarta," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membahas penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda dua di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.
"Kita akan dipikirkan. Semua itu harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas/ Ditlantas Polda Metro Jaya, masih kami obrolkan" kata Heru di Gedung DPRD.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyoroti kemungkinan penerapan aturan ganjil genap sepeda motor. Kebijakan itu terkait polusi udara di Jakarta yang memburuk beberapa waktu terakhir.
"Kita beberapa waktu yang lalu juga dihadapkan dengan polusi udara, 67 persen polusi udara khususnya yang terjadi di DKI Jakarta itu dari emisi kendaraan bermotor, 26,8 persen dari industri manufaktur, dan sisanya dari pembakaran sampah," kata Sigit saat acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan di kanal YouTube NTMC Polri, dikutip Rabu (27/9/2023).
Polusi udara, menurut Sigit, berhubungan erat dengan kesehatan. Di wilayah tertentu, udara yang memburuk sampai menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Kita diminta untuk ikut menjaga agar yang namanya polusi udara ini ke depan bisa kita tekan, karena ini terkait dengan perubahan lingkungan, dan juga untuk kesehatan," kata Sigit.