PTUN Kabulkan Gugatan Korban Semanggi, Jaksa Agung Tak Etis Menggugat

05 Nov 2020, 14:05 WIB

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu (4/11/2020) mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan Semanggi II terhadap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons dengan mempelajari putusan itu dan akan melakukan upaya hukum.

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan Jaksa Agung memang bisa melakukan banding atas putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"Namun tidak etis jika Jaksa Agung mengajukan banding. Karena, Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di ranah eksekutif dan gajinya dibayar oleh uang rakyat," kata Fickar kepada IDN Times, Kamis (5/11/2020).

1. Burhanuddin sebaiknya melaksanakan putusan PTUN

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam putusan yang diunggah di halaman ptun.jakarta.go.id, Majelis Hakim memutuskan tindakan Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh Andi Muh Ali Rahman, mewajibkan Burhanuddin membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II. Selain itu, Burhanuddin harus membayar biaya perkara sebesar Rp285 ribu.

"Maka seharusnya melaksanakan putusan PTUN Jakarta sebagai bagian pelayanan pada masyarakat yang membayar gajinya," ucapnya.

2. Jika kasus dihentikan, Kejaksaan dinilai menghianati rakyat

Jaksa Agung ST Burhanuddin (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Fickar pun mengatakan Komnas HAM sebagai penyelidik telah menyatakan ada peristiwa pelanggaran HAM berat atas peristiwa itu. Sebagai penyidik, menurutnya, Kejaksaan harus menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM.

"Jika Kejaksaan menghentikan pelanggaran HAM Semanggi, maka langkah ini bisa ditafsirkan sebagai penghianatan terhadap rakyat yang harus dilayaninya sebagai aparatur negara," ujar Fickar.

3. Jaksa Agung sebut peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat

Instagram/sumarsihmaria

Diketahui, keluarga korban Semanggi I dan II melayangkan gugatan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin ke PTUN Jakarta pada 22 Mei 2020. Gugatan diajukan bertepatan dengan 22 tahun peringatan peristiwa Trisakti, yang terjadi pada 12 Mei 1998 silam.

Keluarga korban diwakili oleh Maria Katarina Sumarsih, ibunda dari almarhun Realino Norma Irmawan bersama Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Ha, bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II sebagai kuasa hukum.

Gugatan berawal saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung pada 16 Januari 2020. Saat itu, Burhanuddin mengatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Burhanuddin bahkan menilai, Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden, untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.