Puan Banjir Sindiran hingga Kronologi Bisnis PCR Luhut

09 Nov 2021, 09:03 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Sidang Paripurna masa persidangan IV (Tangkapan layar TVR Parlemen)

Jakarta, IDN Times - Gaya Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna banjir sindiran. Sikap Puan mengabaikan interupsi anggota DPR pada Masa Persidangan II Tahun 2021-2022, Senin 8 November 2021 menuai kecaman.

Selain sindiran untuk Puan, pembaca IDN Times sepanjang hari kemarin juga menyoroti soal keterlibatan Menko Marves Luhut Binsan Pandjaitan dalam bisnis PCR yang membuat deputinya menjelaskan panjang lebar soal ikhwal keterlibatan Luhut.

Sejumlah artikel menarik lain yang dirangkum dalam #IndonesiaHariIni juga mencuri perhatian pembaca.

1. Sindiran-sindiran untuk Puan Maharani

Default Image IDN

Awalnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memaparkan laporannya terkait hasil fit and proper test Jenderal Andika. Usai membacakan hasil laporannya, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota dewan terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan itu.

Semua anggota dewan setuju. Puan pun segera menutup sidang paripurna. Namun, sebelum paripurna ditutup, ada seorang anggota dewan yang interupsi. Penasaran bagaimana sikap Puan? Baca di sini.

2. Kronologi bisnis PCR Luhut Pandjaitan

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam layanan PCR GSI Lab masih disorot publik. Anak buah Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan diealah yang mengusulkan kepada Luhut untuk berpartisipasi dalam pendirian GSI.

"Usul saya ke Pak Luhut, kita ikut berpartisipasi untuk pendirian lab ini. Maka tanpa pikir panjang, Pak Luhut menyampaikan ke saya, 'kita bantu lah to mereka ini'. Akhirnya melalui Toba Sejahtra yang memiliki dana untuk kebutuhan ini, Pak Luhut ikut mendukung pendirian lab tersebut," kata Septian. Simak kronologinya di sini.

3. Duh, Pemprov DKI batalkan normalisasi sungai Rp160 miliar

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut telah membatalkan anggaran normalisasi sungai sebesar Rp160 miliar pada 2019 dengan alasan defisit. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Anggara mengatakan pada tahun yang sama Pemprov DKI Jakarta membayar biaya untuk Formula E sebesar Rp180 miliar dengan cara utang di Bank DKI. Apa hubungannya? Baca seterusnya di sini.

4. Menkes: Maaf, vaksin booster bayar sendiri

Default Image IDN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan vaksinasi booster atau dosis ketiga diberikan gratis untuk penerima penerima bantuan iuran (PBI). Untuk itu, Budi meminta maaf karena tidak semua kelompok ditanggung negara.

“Jadi mohon maaf bapak ibu anggota DPR yang memang penghasilannya cukup nanti kita minta bayar sendiri, itu nanti akan dibuka boleh pilih yang mana," kata Budi dalam raker dengan DPR, kemarin. Selanjutnya simak di tautan ini.

5. Keluarga Veronica Koman diteror bom

Pengacara HAM Veronica Koman (www.twitter.com/@veronicakoman)

Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengatakan, ledakan yang terjadi di depan kediaman orang tua aktivis Papua, Veronica Koman, terkait dengan sikap Veronica yang kerap membela Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, ancaman karena sikap Veronica tersebut terlihat dari bukti tertulis yang ditinggalkan oleh pelaku teror. Apa isi tulisan itu? Lihat di sini.