Puan Dorong Keselamatan Pelayaran Jadi Agenda Nasional

04 Agu 2026, 12:36 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Puan Dorong Keselamatan Pelayaran Jadi Agenda Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saat mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). (dpr.go.id)

Intinya Sih

Gini Kak

Puan Maharani meminta keselamatan pelayaran dijadikan agenda nasional, karena transportasi laut merupakan akses vital warga kepulauan menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi.
Rangkaian kecelakaan kapal, termasuk kebakaran Mutiara II dan tenggelamnya KLM Nurul Salsa, menunjukkan persoalan serius; pencarian korban serta validasi data penumpang masih berlangsung.
Puan menuntut keselamatan menjadi ukuran kinerja operator, pelabuhan, dan regulator, sementara pemerintah menyiapkan investigasi KNKT atas kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 setelah evakuasi korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar di laut dekat Madura. Tim penyelamat masih mencari penumpang yang hilang. Sebanyak 233 orang sudah selamat. Puan Maharani bilang keselamatan kapal harus jadi tugas penting negara. AHY berkata pemerintah akan mencari tahu penyebab kebakaran setelah orang-orang diselamatkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan rangkaian kecelakaan transportasi laut harus dicatat sebagai peringatan negara, untuk melihat persoalan keselamatan pelayaran sebagai agenda nasional. Puan menegaskan, kapal laut bukan sebuah pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan mendasar bagi sebagian masyarakat.

“Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi,” kata Puan kepada jurnalis, Selasa (4/8/2026).

Puan menilai setiap kecelakaan transportasi laut bukan hanya dapat berakibat menghilangkan nyawa saja, melainkan juga mengurangi rasa aman masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara.

“Maka penting bagi Pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggaraan transportasi laut nasional,” ungkap dia.

1. Marak kecelakaan kapal menandakan banyaknya persoalan transportasi laut

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen. (IDN Times/Amir Faisol).

Hingga kini, tim SAR masih mencari korban menyusul masih banyaknya penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara korban yang telah berhasil dievakuasi dengan selamat hingga Senin, 3 Agustus 2026 berjumlah 233 orang, di mana pemerintah juga terus berupaya memvalidasi data penumpang yang masih berbeda antara manifes dan temuan di lapangan.

Kebakaran Kapal Mutiara II ini menambah daftar panjang kecelakaan transportasi laut di Indonesia. Kecelakaan kapal yang cukup menyita perhatian terjadi pada 15 Juli 2026, di mana Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa tenggelam di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Pada hari kesembilan operasi pencarian, sebanyak 58 korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa ditemukan selamat dan empat lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara, masih ada 14 korban yang belum ditemukan.

Puan menegaskan, ukuran utama keberhasilan transportasi laut nasional seharusnya diukur dari faktor keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia," kata dia.

2. Faktor keselamatan harus jadi ukuran kinerja

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri) dalam jumpa pers di Gedung DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Puan pun menyebut evaluasi terhadap operator, pelabuhan, maupun regulator tidak boleh hanya diukur dari kelancaran arus penumpang dan logistik. Faktor lain harus diperhitungkan, sepertinya kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, serta menurunkan tingkat fatalitas setiap insiden.

“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” ujar dia.

Puan juga meminta pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Target tersebut perlu dievaluasi berkala terhadap pencapaiannya.

“Setiap lembaga/kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” kata Puan.

3. AHY instruksikan investigasi menyeluruh

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beri pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 yang Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). (dok Kementras )

Pemerintah memastikan mengusut penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di perairan utara Madura. Di tengah proses evakuasi ratusan penumpang, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan diterjunkan untuk melakukan investigasi, guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan investigasi menjadi langkah penting agar penyebab kebakaran dapat diketahui sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

"Pemerintah segera meluncurkan investigasi, karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut," ujar AHY di Bangkalan, Minggu, 2 Agustus 2026.

AHY mengatakan, investigasi akan dilakukan KNKT setelah proses penyelamatan korban menjadi prioritas utama. Menurutnya, hasil investigasi akan mengungkap apakah insiden dipicu faktor teknis, kelalaian, kondisi cuaca, atau penyebab lainnya.

"Investigasi akan dilakukan oleh KNKT dan tentu membutuhkan waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya," katanya.