Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengakui ada aspirasi dari sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Salah satu anggota yang mulai melakukan pengumpulan dukungan untuk HMP adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Dalam foto yang dibagikan ke IDN Times, terlihat anggota Komisi II DPR itu memegang formulir dengan judul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Beberapa nama terlihat sudah mulai mengisi formulir tersebut.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, apa mekanismenya dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme serta konstitusi yang ada. Jadi, kami taat terhadap konstitusi yang ada," ujar Puan usai membuka sidang paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota DPR untuk menyatakan pendapat atas tiga hal. Salah satunya dugaan presiden dan atau wakil presiden yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, HMP juga dapat digunakan untuk menyatakan presiden atau wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk duduk di jabatan tertinggi di Tanah Air tersebut.
Santer terdengar pembukaan sidang paripurna ke-11 bakal digunakan untuk menggulirkan HMP. Namun, usai sidang paripurna dibuka pukul 10.30 WIB tadi, momen menyatakan pendapat tersebut belum terjadi.
Desakan agar Gibran mundur dari kursi wapres semakin kuat usai muncul putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026, bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dinyatakan batal.