Jakarta, IDN Times - Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menggelar demonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penolakan terhadap masuknya praktik militer ke ranah sipil.
Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi sekitar pukul 14.45 WIB, mahasiswa mulai berkumpul di dekat barikade pengamanan kepolisian. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah mahasiswa juga terlihat menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Unusia, Dian Dewi Marza, mengatakan, salah satu tuntutan mahasiswa adalah mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola program MBG. Mereka menyoroti kasus keracunan yang menimpa puluhan ribu siswa dalam pelaksanaan program tersebut.
Dian menyebut, berdasarkan data yang mereka soroti, hampir 40 ribu siswa telah menjadi korban keracunan. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan tersebut.
"Kami mendesak kepada pemerintah untuk mengevaluasi terkait tata kelola MBG yang di mana per hari ini ada hampir 40.000 siswa yang menjadi korban akibat dari keracunan," kata dia.
Selain MBG, mahasiswa mendesak pemerintah menindaklanjuti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka menyoroti kejadian karhutla yang tidak hanya terjadi di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga Papua. Dian mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menimbulkan korban.
Mahasiswa juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Mereka menilai penggunaan anggaran negara untuk program MBG perlu dievaluasi karena berpotensi menggeser prioritas anggaran pendidikan.
"Apakah dengan MBG ini justru apakah ompreng ini termasuk dengan mata pelajaran atau sama dengan mata pelajaran begitu?" ujar Dian.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan penolakan terhadap masuknya praktik militer ke ranah sipil. Mahasiswa menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil.
Menurut Dian, keterlibatan militer dalam ranah sipil perlu menjadi perhatian karena dapat mengikis prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.