Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana kepala daerah atau mantan kepala daerah boleh mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden meski belum berusia 40 tahun. Menurutnya, keputusan MK sudah final.
"MK itu kan final and binding. Maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, putusan MK itu menghadirkan klausul baru, sehingga perlu ada perubahan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ketika kemudian MK mengambil keputusan yang sampai sekarang menimbulkan berbagai perdebatan tentang masuknya klausul baru, materi muatan baru tentang adanya usia 40 tahun dan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, maka materi muatan baru ini yang telah diputuskan oleh MK akan efektif, final, dan binding apabila sudah dijabarkan dalam UU Pemilu, (tentang usia) presiden dan wapres," ujar Hasto di Jakarta, Senin (16/10/2023).
"Sehingga, dari pendapat para pakar yang disuarakan ke publik menyatakan, bahwa keputusan tersebut harus ditindaklanjuti melalui perubahan Undang-Undang Pemilu (syarat pendaftaran) presiden dan wakil presiden, selama perubahan undang-undang itu tidak dilakukan, maka otomatis keputusan tersebut belum efektif sebagai hukum," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut, keputusan MK menuai pro dan kontra di masyarakat. Hasto mengatakan, MK seharusya menjadi benteng demokrasi untuk mengkaji apakah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
"Banyak di antara mereka yang menyayangkan keputusan bahwa MK seharusnya menjadi benteng demokrasi, benteng konstitusi dan keputusan tersebut menguji apakah Undang-Undang Pemilu, presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak, ini yang seharusnya paling penting," ucap dia.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, nurani dan sikap kenegarawanan seharusnya diambil oleh hakim Konstitusi dalam mengambil keputusan. Sehingga, hasil yang diputuskan tidak menimbulkan kontroversi.
"Padahal sebenarnya, menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu keputusannya tunggal, bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh menambahkan materi baru, mengingat fungsi legislasi itu dimiliki DPR dengan pemerintah," kata dia.