Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI periode 2019-2024 Zainudin Amali diminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Nama Zainudin Amali cukup menjadi sorotan publik.
Selain dikenal sebagai pengusaha dan politikus, Zainudin juga pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansir dari berbagai sumber, berikut rekam jejak Zainudin Amali.
Zainudin Amali lahir di Gorontalo, 16 Maret 1962. Ia menyelesaikan pendidikan di SDN Bagu, Gorontalo, sedangkan pendidikan SMP dan SMA-nya di Manado. Lulusan STIE Swadaya Jakarta tersebut dikenal aktif di berbagai organisasi. Saat menjadi mahasiswa, ia menjadi Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam pada 1986-1987, Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya tahun 1988-1990, dan Ketua Umum DPP Gema Kosgoro.
Selepas kuliah, ia diberi amanah sebagai Wasekjen DPP REI, Wasekjen PP AMPG, Wakil Sekertaris Partai Golkar, Ketua DPP AMPI. Selain aktif di berbagai organisasi, Zainudin Amali juga dikenal sebagai seorang pengusaha.
Zainudin Amali menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar tiga kali berturut dengan daerah pemilihan (Dapil) yang berbeda. Di antaranya anggota DPR RI periode 2004-2009 dapil Provinsi Gorontalo, 2009-2014 mewakili Jawa Timur, dan 2014-2019 dapil Madura.
Pada 2013, ia dipercayai Ketua Umum Partai Golkar Abuirizal Bakrie untuk memimpin Golkar Jawa Timur. Menjelang munas Golkar pada 2014, Zainudin Amali memilih ikut Munas Ancol ketimbang Munas Bali. Dalam munas di Bali terpilih Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua Umum dan Sekjen. Sementara, hasil Munas Ancol terpilih Agung Laksono dan Zainudin Amali.
Zainudin pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dua kasus berbeda yakni soal dugaan permintaan uang oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014 lalu. Ketika itu Partai Golkar mengusung Soekarwo sebagai calon Gubernur Jatim.
Ketika dikonfirmasi oleh media pada 2014 lalu usai diperiksa oleh penyidik KPK, Zainudin membenarkan ketika itu Akil meminta duit senilai Rp10 miliar apabila ingin kasus sengketa pemilihan gubernur itu rampung. Penyidik KPK memiliki barang bukti berupa percakapan BB antara Zainudin dengan Akil ketika itu. Namun, permintaan duit oleh Akil itu tidak ditanggapi oleh Zainudin.
"Saya kira itu, teman-teman juga sudah tahu dan kemudian juga sudah dikonfirmasi kepada yang dituju yakni Soekarwo dan itu telah disampaikan bahwa Beliau sama sekali tidak menanggapi itu kan. Kan kalian juga sudah lihat isi BBM-nya," ujar Zainudin lima tahun lalu.
Kasus kedua yang diduga ikut melibatkan Zainudin yakni soal dugaan pemberian gratifikasi dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karyono. Nama Zainudin bahkan turut disebut di persidangan sebagai bagian dari hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK.
Zainudin Amali membahas banyak hal bersama Jokowi, salah satunya tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang akan digelar di Papua. "Mengembangkan prestasi dan menghadapi PON 2020," kata Amali saat ditanya target Jokowi satu tahun ke depan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
Selain itu, Amali dan Jokowi juga membicarakan tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kreativitas anak-anak muda di bidang olahraga.
"Terutama kreativitas-kreativitas anak muda kita dan untuk juga bidang-bidang olahraga yang masih harus kita dorong, untuk bisa berprestasi baik di tingkat internasional, regional dan tentu pembinaan di dalam negeri harus juga lebih diperhatikan," terang Amali.
Untuk pengalamannya di bidang olahraga, Amali mengaku memilikinya. Ia menyebut pernah membuat liga mahasiswa. "Pengalaman ada saja, dulu pernah membentuk liga mahasiswa," ujar dia.