Rektor UBK menegaskan pertemuan mahasiswa dengan Wapres Gibran pada 15 Juni 2026 merupakan aspirasi murni BEM fakultas, bukan penugasan resmi dari universitas.
Sri Mumpuni menyatakan UBK menghormati kebebasan beraspirasi mahasiswa, namun menegaskan setiap tindakan dan pernyataan menjadi tanggung jawab individu yang terlibat.
Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin, mengaku menerima bayaran untuk aksi demonstrasi dan membagikan dana tersebut kepada sejumlah senior serta anggota BEM lain di kampus.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, menegaskan pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, merupakan murni aspirasi dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di UBK. Ia menegaskan pertemuan itu tidak didasarkan pada penugasan dan mewakili institusi kampus.

"Universitas Bung Karno menegaskan bahwa kehadiran beberapa Mahasiswa pada 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden, merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno, dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno," kata dia dalam jumpa pers di Gedung Universitas Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Sri menjelaskan UBK menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat.

"Universitas Bung Karno tidak akan menolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus," tegasnya.

UBK juga menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa. Sri menyebut pihaknya meminta kepada seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab.

Sri memastikan, UBK akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus.

"Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Abdi Maludin mengaku menerima bayaran terkait demonstrasi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026. Abdi merupakan perwakilan mahasiswa yang sempat bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Keterangan tersebut disampaikan Abdi saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi di UBK, Jakarta, Senin, 23 Juni 2026 malam.

"Saya meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Jadi begini, terkait persoalan yang jadi objek pembicaraan kita. Tentu yang pertama menuju hari H, saya sebagai koordinator lapangan," kata Abdi dalam video yang diunggah akun Instagram @Marhaenpress.

Abdi mengaku dana tersebut dibagikan kepada sejumlah senior kampus, dan jajaran BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK maupun BEM FH UBK.

"Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima 20 persen, saya memakai buat mobil komando Rp500 ribu, kebutuhan lainnya sekitar Rp200 ribu, dan dibagi ke senior kampus dan kawan-kawan (BEM) dari FEB juga. Dibagikan secara cash," ungkap Abdi.