Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

PDIP Minta Gibran Klarifikasi Kasus UBK, Singgung Persoalan Hukum

PDIP Minta Gibran Klarifikasi Kasus UBK, Singgung Persoalan Hukum
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menyambut baik keputusan Eks Menko Polhukam Mahfud MD untuk bergabung menjadi bagain Komite Reformasi Polri. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya Sih
Gini Kak
  • Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi isu dugaan pemberian uang kepada mahasiswa UBK setelah pertemuan di Istana pada 15 Juni 2026.
  • Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi terkait dugaan mahasiswa UBK menerima uang agar tidak melakukan demonstrasi.
  • Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin mengakui menerima uang usai bertemu Gibran dan meminta maaf, sementara sumber serta tujuan pemberian dana tersebut belum dapat dipastikan secara resmi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi terkait isu mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang diduga menerima uang setelah pertemuan di Istana pada Senin (15/6/2026).

Deddy juga meminta Gibran memberikan penjelasan utuh atas duduk perkara mahasiswa yang sebelumnya berencana menggelar aksi demonstrasi justru diterima ke kantor wapres.

"Dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar, apa namanya, dia membayar mahasiswa. Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, enggak mungkin dia enggak tahu, tapi kan dia perlu bersuara dong," kata Deddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

1. PDIP singgung persoalan hukum soal kasus UBK

PDIP singgung persoalan hukum soal kasus UBK
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus respons santai ide Prabowo-Gibran dua periode. (IDN Times/Amir Faisol).

Menurut Deddy, informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya dugaan mahasiswa menerima uang antara Rp20 juta hingga Rp30 juta dari komitmen sebesar Rp300 juta semakin memperburuk persepsi publik terhadap peristiwa tersebut.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etika politik, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan hukum apabila benar terdapat keterlibatan aparat kepolisian maupun Gibran.

Deddy menilai polemik ini berbahaya karena dapat memunculkan kesan ada pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan politik dari situasi ketika mahasiswa sedang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Itu menambah buruk lagi. Eh tadi ada persoalan etika, ini ada lagi persoalan sebenarnya ini bisa dikatakan peristiwa hukum juga kalau itu dilakukan oleh aparat kepolisian maupun oleh Pak Wapres atau bawahannya," kata dia.

2. Istana bakal cek informasi mahasiswa UBK terima uang usai bertemui Gibran

Istana bakal cek informasi mahasiswa UBK terima uang usai bertemui Gibran
Wamensesneg RI Bambang Eko Suhariyanto. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, akan mengecek informasi dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) agar tidak menggelar demonstrasi di depan Istana Negara.

Pernyataan ini disampaikan Bambang Eko saat dimintai tanggapan mengenai pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026).

"Coba nanti saya monitor dulu. Saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi, oke ya," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

3. Mahasiswa UBK akui terima uang Rp300 ribu usai bertemu Gibran

Mahasiswa UBK akui terima uang Rp300 ribu usai bertemu Gibran
Mahasiswa usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana, Senin malam (15/6/2026). (IDNTimes/M Ilman Nafian)

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) kembali menjadi sorotan. Hal ini terjadi usai ramai di media sosial mengenai dugaan adanya penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa yang mengikuti audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Isu tersebut memicu desakan dari kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno agar para pengurus BEM FH memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan dugaan yang beredar. Proses konfrontasi antarmahasiswa sempat disiarkan secara langsung melalui platform TikTok dan dibagikn ke sejumlah media sosial.

Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin menyampaikan permintaan maaf di hadapan mahasiswa. “Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari Instagram @marhaenpress, Selasa (23/6/2026).

Sejumlah pengurus mahasiswa disebut mengakui menerima uang dengan nominal sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang.

Abdi Maludin diketahui menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Gibran bersama rombongan mahasiswa lain yang berjumlah 15 orang. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan sumber maupun tujuan pemberian uang tersebut.

Di tengah ramainya pembahasan mengenai dugaan penerimaan uang tersebut, muncul berbagai klaim lain di media sosial. Salah satu akun di platform X, @txtdarigenz97 mengunggah narasi yang menyebut kelompok mahasiswa yang menemui Wakil Presiden Gibran diduga menerima dana hingga Rp300 juta.

“Masih ingat mahasiswa yang diajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya sudah di-setting. Malam ini mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” tulis akun tersebut.

Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Fahreza Murnanda
Jujuk Ernawati
Fahreza Murnanda
EditorFahreza Murnanda

Related Articles

See More