Respons soal Koruptor Masih Buron, Jokowi: Biar KPK yang Jawab

07 Feb 2023, 17:53 WIB

Presiden Jokowi saat berbincang santai dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, ketika ditanya mengenai sejumlah buronan korupsi, Jokowi menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya itu sangat teknis. Saya kira nanti biar KPK yang menjawab. Bahwa ada yang belum ketemu setahun, tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Ada juga yang memang belum ketemu, ya kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemukan. Tapi KPK biar menjawab itu," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

1. Indeks persepsi korupsi anjlok

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga buka suara soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang anjlok. Jokowi mengatakan, hal itu menjadi masukan untuk pemerintah.

"Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaaikan. Antara lain indeks demokrasi Indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks negara hukum, global competitiveness index, dan lain-lain. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri," kata dia.

Jokowi kemudian mengingatkan kepada seluruh jajaran di pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," kata dia.

2. Jokowi bicara komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi

Presiden Joko (Jokowi) Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jokowi menyebut, pemerintah terus berkomitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan.

"Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan Online Single Submission, serta pengadaan barang dan jasa melalui ekatalog," ucap dia.

3. Buronan terus dikejar

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pemerintah terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset dari para pelaku korupsi.

"Pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lain," ujar dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam suatu kasus.