Ribuan Korban Likuifaksi Palu Sampaikan 5 Tuntutan kepada Jokowi

Dalam rapat yang digagas oleh Forum Korban Bencana Gempa dan Likuifaksi Balaroa itu warga korban likufaksi menyepakati lima poin tuntutan. Pertama, menolak hunian sementara dan menginginkan dana tersebut dikompensasikan kepada korban.

Kemudian, korban lebih menginginkan segera dibangunkan hunian tetap di wilayah Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat.

Tuntutan berikutnya, pemerintah diminta segera mempercepat pembayaran dana santunan bagi korban jiwa kepada ahli waris. Korban juga menuntut hak-hak keperdataan atas lahan yang terdampak gempa bumi dan likuifaksi, serta menuntut kejelasan ganti ruginya.

Terakhir, proses pendistribusian sembako harus merata berbasis data melalui pemerintah kelurahan, sehingga bisa dirasakan adil oleh korban bencana gempa bumi dan likuifaksi Balaroa.

Rapat akbar yang diselingi dengan tanya jawab dan menghadirkan Pemerintah Daerah Sulteng dan Kota Palu itu berlangsung tertib.

Dalam sesi tanya jawab, warga korban bencana menanyakan tentang bantuan berkaitan dengan anggaran yang masuk ke Pemda Sulteng pascabencana.

Pemprov Sulteng yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemprov Sulteng Hidayat Lamakarate mengemukakan, dana bantuan tersebut terbagi dalam dua pos. Pertama yang berasal dari pemda lain langsung masuk dalam alokasi APBD provinsi.

"Keseluruhan anggaran dimaksud diarahkan untuk penanganan soal perencanaan infrastruktur dan lain-lain," ucap Hidayat Lamakarate, seperti dikutip Antara.

Kedua, Hidayat melanjutkan, dana bantuan sosial masuk ke kas Pemda Provinsi yang pengalokasiannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Dalam pengalokasiannya secara rinci dicatat, demikian pula peruntukannya, yang pada intinya digunakan untuk menangani masalah kebencanaan.

"Soal rinciannya ada semua yang dipergunakan untuk keperluan kebencanaan, di situ saya yang bertanggung jawab langsung," kata Hidayat.

Ia mengutarakan, masyarakat yang tertimpa bencana tidak sendiri, karena pemerintah ada dan berdiri di garda depan untuk memperjuangkan dan merespons persoalan kebencanaan ini.

Terkait adanya keluhan masyarakat yang mengaku belum mendapatkan bantuan, kata Hidayat, pemerintah perlu memeriksa lebih lanjut, siapa saja yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan di mana lokasinya.

Menurut dia, secara teknis distribusi logistik dalam bentuk beras dan sebagainya itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Sementara Pemkot Palu yang diwakili oleh Sekretaris Kota Palu, Asri, menyampaikan apabila ada warga yang belum terdata, namun terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi agar melaporkan ke kelurahan masing-masing.

Ia mengatakan, Wali Kota Palu saat ini sangat gelisah, karena membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Oleh karena itu Wali Kota Palu berusaha menghubungi teman-temannya yang ada di Lemhanas maupun Yogyakarta untuk membantu membangunkan hunian tetap," kata Asri.