RUU Pemilu Masih Mandek, KPU Ikut Arahan DPR dan Pemerintah

Pria yang akrab dipanggil Afif itu memastikan, KPU saat ini juga sedang bergerak menyiapkan berbagai forum untuk membuat kajian internal terkait RUU Pemilu. Harapannya forum tersebut bisa jadi wadah untuk menampung masukan dari berbagai pihak.

"Nah, kami di KPU sedang menyiapkan banyak forum untuk melakukan semacam kajian internal, yang nanti orientasinya adalah memberikan masukan jika diminta oleh pembuat undang-undang. Biasanya penyelenggara, pengalaman saya waktu 2017, itu diminta. Sebagai KPU, sebagai Bawaslu, apakah ada masukan untuk perbaikan dari sisi penyelenggara," tuturnya.

Afif mengatakan, isu yang dibahas pun berbagai macam dan menyeluruh. Kajian dibuat untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan sebuah kebijakan.

KPU juga akan menjaring masukan dari lembaga pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP. Selain itu juga dari partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu dan Komisi II DPR.

"Nah, opsi-opsi yang muncul, apakah sistem, apakah dapil, itu semuanya kami lihat dan kami berikan catatan-catatannya. Kalau sistem ini, maka tantangannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, termasuk sistem yang lain. Jadi kami nggak berpatok pada satu isu, tetapi basisnya adalah pengalaman kelembagaan sebagai penyelenggara, bukan sebagai peserta misalnya begitu," tuturnya.

"Nanti peserta akan masuk dengan masukan dari partai, di anggota-anggota komisi dua misalnya dan seterusnya," sambung Afif.

Lebih lanjut, Afif menyebut, KPU sedang membuat simulasi terkait dengan upaya perbaikan. Nantinya simulasi akan disampaikan saat RUU Pemilu mulai dibahas.

"Sekarang banyak kajian kita lakukan, apakah pendapilan dan seterusnya," imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar DPR segera membahas secara intensif Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Mengingat tahapan awal Pemilu 2029 akan segera dimulai.

Sejauh ini, DPR melalui Komisi II hanya sebatas mendengar rapat untuk menampung aspirasi berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk Perludem. Sayangnya pembahasan ini belum ditindaklanjuti dan mengerucut pada proses RUU Pemilu.

"Lagi-lagi tindak lanjutnya bagaimana drafnya, naskah akademiknya, usulan pasal-perpasalnya kita masih belum tahu. Sejauh mana sih sebetulnya Komisi II ataupun Badan Keahlian Dewan, menyiapkan naskah eh tersebut begitu ya, padahal ini penting," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

"Kenapa kemudian kami cukup khawatir (RUU Pemilu yang belum dibahas), kenapa kemudian sampai hari ini kok belum dibahas juga, karena kita punya keterbatasan waktu dalam pembahasan undang-undang pemilu ini," sambung dia.

Heroik mengungkap kecenderungan pemerintah dan DPR yang mengesahkan RUU Pemilu mepet dengan tahapan pemilu. Pada gelaran Pemilu 1999, jarak antara RUU Pemilu disahkan dengan tahapan hanya sekitar 4 bulan.

Kemudian Pemilu 2004, diberikan jeda waktu kurang dari satu bulan. Sementara Pemilu 2009 dan 2014 ada jeda waktu sekitar tiga bulan.

Heroik mengatakan, RUU yang saat ini berlaku, hanya punya rentang waktu sekitar 18 hari antara waktu pengesahan dengan dimulainya tahapan pemilu. Uniknya lagi, berbeda dari penyelanggaraan pemilu sebelumnya, UU Pemilu 7/2017 ini tidak direvisi dan tetap digunakan pada Pemilu 2024 kemarin.

"Kita tahu hampir di setiap pemilu ada revisi undang-undang pemilu, kecuali di Pemilu 2024," ucapnya.

Heroik menjelaskan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, waktu yang mepet antara pengesahan RUU Pemilu dengan tahapan berdampak pada terganggunya teknis manajemen penyelenggaraan.

"Berkaca dari pengalaman revisi undang-undang pemilu yang selalu mepet, tentu ini akan berdampak terhadap teknis manajemen tahapan penyelenggara pemilu juga. Di mana kemudian, ketergesaan atau keterburu-buruan dari penyelenggara pemilu dalam menyiapkan urusan teknis," ucapnya.

Dampak selanjutnya, semakin sempit pula celah bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap UU Pemilu yang sudah disahkan. Terlebih UU yang dianggap tidak sejalan dengan napas UUD NRI 1945 masih bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).