Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya akan disahkan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Aturan yang sudah mulai dirintis 2008 lalu bakal terealisasi hari ini.
Penyusunan legislasi ini sempat diwarnai aksi demonstrasi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026 lalu di depan Gedung DPR. Perwakilan AMPB yang diterima oleh pimpinan DPR ketika itu dijanjikan RUU tersebut akan disahkan sebelum 15 Desember 2026. Bila tenggat waktu tidak dipenuhi, maka pimpinan DPR harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya.
Sidang paripurna rencananya digelar pada pukul 09.30 WIB, Kamis. Hal itu tertulis di dalam surat undangan rapat nomor B/16488/LG.01.03/11/2026 yang diteken oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Arini Wijayanti.
"Berdasarkan perubahan ketiga jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2026, kami beritahukan dengan hormat bahwa DPR Indonesia akan mengadakan rapat paripurna dengan acara pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," demikian bunyi isi surat undangan itu.
Namun, menurut peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, rancangan undang-undang yang dikebut nyaris dalam waktu tiga bulan itu hanya berisi pepesan kosong. Proses kilat dalam pembahasan rancangan undang-undang itu hanya untuk kejar tayang dan memenuhi janji rampung pada 15 Desember 2026.
"Saya melihat RUU ini, isinya pepesan kosong. Ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat untuk kejar tayang untuk memenuhi janji Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad bahwa pada 15 Desember 2026 paling lambat sudah disahkan," kata Zaenur kepada IDN Times.
PUKAT menilai sejak awal RUU itu sudah bermasalah dari sisi formil yaitu cara pembuatannya yang tertutup. Zaenur tak menampik DPR mengundang beberapa pihak dan pembahasannya disiarkan secara terbuka. Namun, draf yang dibahas oleh parlemen tak pernah dibuka ke publik.
"Para pihak diminta untuk memberi pendapat, pandangan, tapi mereka tidak melihat atau membaca drafnya sehingga masukan-masukan yang diberikan sifatnya hanya masukan bersifat umum. Tidak ada satu pun pihak yang diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR," kata dia.