Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026, setelah aturan yang dirintis sejak 2008 dan sempat dituntut demonstran untuk segera dirampungkan.
  • PUKAT UGM menilai proses pembahasan cacat secara formil karena draf tidak dibuka ke publik, meski DPR mengklaim telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum.
  • Menurut draf 74 pasal yang diperoleh PUKAT, aset tak wajar pejabat tidak dapat dirampas dan aturan hanya berlaku bagi tindak pidana setelah undang-undang diberlakukan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2008

Perintisan RUU Perampasan Aset dimulai.

September 2025

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset dan menggelar RDPU hampir setiap minggu.

27 Agustus 2026

AMPB menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Pimpinan DPR menjanjikan RUU akan disahkan sebelum 15 Desember 2026.

12 November 2026

Rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi memutuskan perubahan jadwal rapat DPR, termasuk agenda pengambilan keputusan RUU.

Rabu (18/11/2026)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan RUU telah melalui 87 RDPU dan finalisasi rancangan telah selesai.

19 November 2026

DPR menjadwalkan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam sidang paripurna. Aset dari tindak pidana sebelum undang-undang disahkan tidak dapat dirampas menurut pasal 72 draf RUU.

15 Desember 2026

Tanggal ini menjadi batas akhir janji pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU; mereka diminta mengundurkan diri bila tenggat tidak dipenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DPR RI dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Draf RUU tersebut belum dibuka kepada publik.
  • Who?
    DPR RI, pimpinan dan fraksi-fraksi DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta peneliti PUKAT UGM Zaenur Rohman terlibat dalam pembahasan dan tanggapan terhadap RUU.
  • Where?
    Sidang paripurna akan digelar di DPR RI, Jakarta. Demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebelumnya berlangsung di depan Gedung DPR.
  • When?
    Pengambilan keputusan dijadwalkan Kamis, 19 November 2026, pukul 09.30 WIB. Pembahasan RUU disebut telah berlangsung sejak September 2025, sementara demonstrasi terjadi pada 27 Agustus 2026.
  • Why?
    DPR menyatakan RUU diselesaikan setelah 87 rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi. PUKAT menilai prosesnya terlalu cepat, draf tidak terbuka, dan prinsip partisipasi bermakna tidak terpenuhi.
  • How?
    RUU akan diputus melalui rapat paripurna berdasarkan undangan bernomor B/16488/LG.01.03/11/2026. Draf berisi 74 pasal; pasal 72 menyatakan perampasan hanya berlaku bagi tindak pidana setelah undang-undang berlaku.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
DPR mau mengesahkan aturan baru tentang mengambil harta dari orang yang berbuat jahat, hari ini. Dulu ada orang-orang yang minta aturan ini cepat selesai. DPR bilang sudah banyak rapat dengan banyak orang. Tapi Zaenur dari PUKAT bilang drafnya tidak dibuka untuk semua orang. Ia juga bilang harta pejabat yang asalnya tidak jelas belum bisa diambil.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menandai terealisasinya proses legislasi yang telah dirintis sejak 2008 dan dibahas melalui 87 rapat dengar pendapat dengan beragam kalangan. Salah satu manfaat yang dikemukakan DPR ialah terbukanya mekanisme ganti rugi lebih langsung bagi korban investasi bodong melalui penjualan aset pelaku.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya akan disahkan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Aturan yang sudah mulai dirintis 2008 lalu bakal terealisasi hari ini.

Penyusunan legislasi ini sempat diwarnai aksi demonstrasi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026 lalu di depan Gedung DPR. Perwakilan AMPB yang diterima oleh pimpinan DPR ketika itu dijanjikan RUU tersebut akan disahkan sebelum 15 Desember 2026. Bila tenggat waktu tidak dipenuhi, maka pimpinan DPR harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya.

Sidang paripurna rencananya digelar pada pukul 09.30 WIB, Kamis. Hal itu tertulis di dalam surat undangan rapat nomor B/16488/LG.01.03/11/2026 yang diteken oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Arini Wijayanti.

"Berdasarkan perubahan ketiga jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2026, kami beritahukan dengan hormat bahwa DPR Indonesia akan mengadakan rapat paripurna dengan acara pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," demikian bunyi isi surat undangan itu.

Namun, menurut peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, rancangan undang-undang yang dikebut nyaris dalam waktu tiga bulan itu hanya berisi pepesan kosong. Proses kilat dalam pembahasan rancangan undang-undang itu hanya untuk kejar tayang dan memenuhi janji rampung pada 15 Desember 2026.

"Saya melihat RUU ini, isinya pepesan kosong. Ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat untuk kejar tayang untuk memenuhi janji Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad bahwa pada 15 Desember 2026 paling lambat sudah disahkan," kata Zaenur kepada IDN Times.

PUKAT menilai sejak awal RUU itu sudah bermasalah dari sisi formil yaitu cara pembuatannya yang tertutup. Zaenur tak menampik DPR mengundang beberapa pihak dan pembahasannya disiarkan secara terbuka. Namun, draf yang dibahas oleh parlemen tak pernah dibuka ke publik.

"Para pihak diminta untuk memberi pendapat, pandangan, tapi mereka tidak melihat atau membaca drafnya sehingga masukan-masukan yang diberikan sifatnya hanya masukan bersifat umum. Tidak ada satu pun pihak yang diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR," kata dia.

1. Pukat menilai penyusunan RUU Perampasan Aset tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna

Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman. (IDN Times/Tunggul Kumoro)

Zaenur mengatakan, rapat yang diklaim sudah berlangsung 87 kali itu hanya formalitas belaka. Proses penyusunan RUU tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna sehingga secara substansi, penyusunan RUU Perampasan Aset melanggar prinsip dan asas keterbukaan yang dijamin di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya lihat tiga hak itu tidak mungkin dipenuhi karena sejak awal RUU ini, drafnya tidak pernah dibuka ke publik. Jadi, saya lihat dari sisi formilnya jelas (proses penyusunan) ini cacat dan kejar tayang," kata Zaenur.

Menurut dia, penyusunan RUU Perampasan Aset yang kilat tak lebih dari kampanye sehingga terbentuk persepsi seolah-olah rezim pemerintahan saat ini serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Draf RUU Perampasan Aset menunjukkan aset dalam jumlah tak wajar tidak bisa dirampas

ilustrasi undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski begitu, Zaenur mengaku, akhirnya memiliki draf terbaru RUU Perampasan Aset yang hendak disahkan tersebut. Namun, draf dokumen itu diperoleh bukan dari situs resmi DPR.

Draf RUU Perampasan Aset berisi 74 pasal di dalam 40 halaman. Dia mengaku kecewa karena di dalam puluhan pasal tersebut tidak bisa merampas harta milik pejabat publik yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya. Padahal, dari awal hal itulah yang menjadi aspirasi publik.

"Yang paling didorong oleh publik agar ada perampasan harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya. Unexplained wealth ini yang selalu disuarakan oleh publik. Sayang sekali, ternyata itu benar-benar tidak diakomodir," ujar Zaenur.

Poin perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu dinilai Zaenur paling ditakuti oleh anggota parlemen, pejabat pemerintah, politisi dan elite-elite politik.

"Mereka ketakutan kalau misalnya pejabat-pejabat itu punya rekening gendut. Mereka khawatir kalau poin perampasan aset yang sifatnya unexplained wealth bisa jadi bumerang dan mengarah ke mereka sendiri," kata dia.

3. Aset kejahatan sebelum RUU disahkan 19 November tidak bisa dirampas

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Poin lain yang juga disoroti oleh Zaenur yaitu isi pasal 72 yang berbunyi, 'Perampasan aset dan pengelolaan aset di dalam undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan.' Artinya, kata Zaenur, aset dari tindak pidana sebelum RUU Perampasan Aset disahkan pada 19 November 2026 tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum.

"Persampasan ini kan tanpa pemidanaan sehingga seharusnya tidak perlu dibatasi dengan pengaturan tidak berlaku sebelum undang-undang berlaku," kata Zaenur.

Cara berpikir para penyusun undang-undang di pasal 72 adalah pola pikir yang bertumpu pada proses pidana. Padahal, perampasan aset salah satunya bisa dilakukan tanpa proses pidana lebih dulu.

Zaenur tak memungkiri perampasan aset tetap bisa dilakukan tanpa putusan pidana tetapi langkah itu baru berlaku bagi pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya dan sakit permanen. Permasalahannya, kata Zaenur, penelusuran aset baru dapat dilakukan setelah perkara pidananya ditemukan.

4. Sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum diadakan untuk RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (tengah) didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai memimpin rapat pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sudah terbuka. DPR tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang sejumlah pihak. Mulai dari akademisi, advokat, mahasiswa hingga pakar anti korupsi. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah termasuk salah satu yang pernah diundang untuk didengar pandangannya di DPR.

"Pembahasan yang dilakukan sudah lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali. RDPU itu dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, organisasi dan berbagai macam pihak sehingga alhamdulilah sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," kata Dasco, Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan, pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset sudah dilakukan sejak September 2025. RDPU perdana digelar hampir tiap minggu.

"Gak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Saat kita reses pun, atas perintah Pak Dasco, tetap kita gas demi menyuarakan aspirasi masyarakat," kata Habiburokhman di ruang rapat komisi III DPR.

Dia mengatakan, dengan disahkannya RUU tersebut bakal menjadi kabar baik bagi individu yang menjadi korban investasi bodong. Sebab, dengan RUU itu, para korban investasi bodong bisa langsung mendapat ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidananya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More