9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset dalam Sidang Paripurna Kamis Esok

- DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk korupsi dan tindak pidana lain dalam sidang paripurna Kamis, 19 November 2026.
- RUU ini telah disepakati pada rapat tingkat I setelah 87 RDPU sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak.
- Aturan mencakup mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana, perlindungan pihak beriktikad baik dan korban, pengelolaan aset profesional, pengawasan independen, serta transparansi teknologi.
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Langkah itu sejalan dengan keinginan DPR yang mengebut proses penggodokan RUU Perampasan Aset dan menargetkan rampung pada November 2026.
"Iya (disahkan di rapat paripurna besok)," ungkap Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman di ruang rapat Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, telah dilakukan pengambilan kesepakatan di rapat tingkat I yang dihadiri oleh anggota Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan didampingi Habiburokhman.
Dasco menyebut rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengenai RUU Perampasan Aset sudah berjalan sejak September 2025. Total, kata dia, sudah ada 87 kali RDPU.
"Pembahasan yang dilakukan sudah lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali. RDPU itu dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, organisasi dan berbagai macam pihak. Sehingga, alhamdulilah sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian di Partai Gerindra itu.
RUU Perampasan Aset untuk tindak pidana korupsi meliputi 10 poin yakni:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas























