Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
  • DPR menggelar rapat paripurna pada 19 November 2026 untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang telah bergulir di parlemen selama 18 tahun.
  • Ketua DPR Puan Maharani berharap undang-undang ini memperkuat pemberantasan korupsi dan memberi manfaat luas bagi bangsa serta negara.
  • Cakupan RUU diperluas ke narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi; delapan fraksi menyetujuinya pada tingkat pertama.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
18 tahun

RUU Perampasan Aset telah berada di DPR selama 18 tahun.

Kamis

DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Puan Maharani menyatakan RUU tersebut telah disetujui delapan fraksi pada pengambilan keputusan tingkat pertama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang.
  • Who?
    Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna. Delapan fraksi DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.
  • Where?
    Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Rapat paripurna digelar pada Kamis, 19 November 2026. RUU tersebut telah berada di DPR selama 18 tahun.
  • Why?
    RUU ini diharapkan bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi serta penanganan sejumlah tindak pidana lainnya.
  • How?
    RUU dibawa ke rapat paripurna setelah mendapat persetujuan delapan fraksi pada tingkat pertama, dengan cakupan diperluas ke narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Puan Maharani memimpin rapat di DPR. Mereka mau mengesahkan aturan tentang mengambil harta dari orang yang berbuat jahat. Aturan ini sudah ada di DPR selama 18 tahun. Delapan kelompok di DPR setuju. Aturan ini juga untuk kejahatan narkoba, teror, perdagangan orang, dan penipuan. Sekarang mereka berharap aturan ini jadi undang-undang.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Proses panjang selama 18 tahun menuju pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya kesepakatan lintas fraksi, dengan persetujuan delapan fraksi pada tingkat pertama. Cakupannya yang meliputi korupsi serta sejumlah tindak pidana lain memberi dasar bagi harapan bahwa aturan ini dapat menjadi instrumen berguna dalam pemberantasan kejahatan dan bagi kepentingan negara.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (19/11/2026).

Menurut Puan, pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi momentum baik setelah 18 tahun perubahan beleid tersebut bergulir di parlemen.

"Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah insyallah pada hari ini kita akan mengesahkannya sebagai UU," kata Puan saat memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Puan juga berharap, RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi negara ini.

RUU Perampasan Aset juga diperluas ke tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dia memastikan, RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.

"Insyallah UU ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More