Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (19/11/2026).
Menurut Puan, pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi momentum baik setelah 18 tahun perubahan beleid tersebut bergulir di parlemen.
"Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah insyallah pada hari ini kita akan mengesahkannya sebagai UU," kata Puan saat memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Puan juga berharap, RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi negara ini.
RUU Perampasan Aset juga diperluas ke tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dia memastikan, RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.
"Insyallah UU ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara," kata dia.