Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Demo di DPR, Driver Online Desak UU Khusus Ojek dan Taksi Online

2 min read
Demo di DPR, Driver Online Desak UU Khusus Ojek dan Taksi Online
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online gelar demonstrasi desak RUU perlindungan dan kesejahteraan driver online di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah)
  • Pengemudi ojek dan taksi online menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 19 November 2026 untuk mendesak pembahasan RUU perlindungan dan kesejahteraan driver.
  • Perwakilan Aliansi Geranat’s Jawa Timur menyebut sekitar 85–90 pengemudi dari Jawa Timur ikut aksi bersama perwakilan pengemudi roda dua dan roda empat dari 19 daerah.
  • Massa menyoroti RUU driver online yang telah masuk Prolegnas Prioritas tetapi belum berlanjut sekitar dua tahun, serta meminta aturan soal kesejahteraan, sanksi aplikator, dan persaingan sehat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online menggelar demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak DPR segera menindaklanjuti rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan driver online.

Puji Waluyo, perwakilan Aliansi Geranat's Jawa Timur, mengatakan, pihaknya datang bersama sekitar 85 hingga 90 pengemudi dari Jawa Timur. Mereka tergabung dalam aliansi pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang turut menyuarakan tuntutan dalam aksi tersebut.

"Kita 19 daerah. Perwakilan 19 daerah, kami dari Jawa Timur kurang lebih 90 orang," kata Puji saat ditemui di lokasi demonstrasi.

Puji mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah mendorong pembahasan RUU tentang driver online yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tetapi belum berlanjut selama sekitar dua tahun.

"Kita mendorong adanya undang-undang tentang driver online. Karena selama ini kita sudah masuk Prolegnas prioritas, tetapi tidak ada kelanjutan sudah dua tahun ini," ujar dia.

Menurut dia, driver online membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan pengemudi sekaligus mengatur hubungan dengan aplikator. Dia menilai, aturan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada aplikator apabila terjadi pelanggaran.

Puji berharap RUU tersebut dapat mengatur berbagai persoalan pengemudi, mulai dari kesejahteraan, sanksi bagi aplikator, hingga persaingan usaha yang sehat di antara perusahaan transportasi daring.

"Payung hukum dari driver online sendiri pasti dan jelas. Tidak hanya Perpres ataupun tidak hanya PM yang tidak bisa memberi sanksi terhadap aplikator. Tetapi kalau RUU ini saya rasa mencakup semuanya tentang kesejahteraan driver, tentang sanksi aplikator, semua akan ada," kata dia.

    Related Articles

    See More