Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK soal Penerbitan HGB dan HGU

2 min read
Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK soal Penerbitan HGB dan HGU
Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)
  • KPK memeriksa Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya terkait kewenangan serta proses penerbitan HGB dan HGU.

  • Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan turut menyasar Muhammad Rizal selaku direktur di Kementerian ATR/BPN.

  • Kasus bermula dari pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa dan terungkap lewat OTT KPK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Dirjen di Kementerian ATR/BPN yakni Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Keduanya dicecar soal penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/11/2026).

"Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," lanjut dia.

  1. 1. KPK juga periksa Direktur Kementerian ATR/BPN

    ilustrasi kp
    Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

    Selain dua Dirjen, KPK juga memeriksa Muhammad Rizal selalu Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Dia juga dicecar soal HGU dan HGB.

    "Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur.

  2. 2. Kasus terungkap lewat OTT KPK

    Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK soal Penerbitan HGB dan HGU
    OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.

    Kemudian, ada empat orang Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

  3. 3. Kasus terkait pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa

    Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK soal Penerbitan HGB dan HGU
    Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.

    KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.

Related Articles

See More