Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK soal Penerbitan HGB dan HGU

KPK memeriksa Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya terkait kewenangan serta proses penerbitan HGB dan HGU.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan turut menyasar Muhammad Rizal selaku direktur di Kementerian ATR/BPN.
Kasus bermula dari pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa dan terungkap lewat OTT KPK.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Dirjen di Kementerian ATR/BPN yakni Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Keduanya dicecar soal penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).
"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/11/2026).
"Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," lanjut dia.
1. KPK juga periksa Direktur Kementerian ATR/BPN

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar) Selain dua Dirjen, KPK juga memeriksa Muhammad Rizal selalu Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Dia juga dicecar soal HGU dan HGB.
"Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur.
2. Kasus terungkap lewat OTT KPK

OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
Kemudian, ada empat orang Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
3. Kasus terkait pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa

Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.



























