Politisi PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia Obat Sampai ke Akarnya
ilustrasi obat-obatan (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyebut ada oknum yang memainkan harga obat terapi COVID-19. DPR pun mendesak pemerintah untuk memberantas mafia obat tersebut.
"Jika memang obat tersebut sengaja dimanipulasi oleh mafia untuk menaikkan harga, maka pemerintah wajib menindak hingga ke akar-akarnya," ucap anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).
Dia pun ingin pemerintah segera turun ke lapangan untuk mengecek perusahaan-perusahaan dan distributor obat. Menurutnya, memberantas mafia obat sangat mungkin dilakukan bila sudah dicek terlebih dulu.
Tindakan tegas pemerintah, sambungnya, akan menjadi pelajaran bagi pihak yang mencari keuntungan di tengah bencana kemanusiaan COVID-19.
"Pastikan penyaluran obat bisa berjalan lancar. Apakah obat-obat tersebut benar-benar kosong atau justru sengaja dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Menurut saya hal ini bisa dilakukan, karena pada pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar, baik jenis produknya, kapasitasnya, lokasi, dan sebagainya," ujar Netty.
Baca Juga: Ikut Sediakan Obat Gratis bagi Pasien COVID-19, Ini Profil KlikDokter
1. Politisi PDIP tak permasalahkan bila pemerintah impor obat terapi COVID-19
Ilustrasi Kotak Obat (IDN Times/Besse Fadhilah)Terkait langka dan mahalnya obat-obatan untuk pasien COVID-19, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menganggap sah-sah saja bila pemerintah kemudian ingin mengimpor obat terapi COVID-19.
"Yang kedua obat-obatan, yang berikutnya soal fasilitas kesehatan yang lain, banyak hal yang kita lakukan yang kita minta bantuan (dari negara luar), ya. Entah itu bagaimana teknik, tenaga-tenaga dokter asing bisa diperbantukan untuk kita. Itu kan untuk jaga-jaga. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kita pernah menerima bantuan dari berbagai negara waktu bencana tsunami itu. Artinya apa? Suatu hal yang baik tidak ada soal," kata Rahmad yang dihubungi terpisah.
Namun, lanjutnya, bantuan dari negara lain tidak akan efektif bila semua pihak masih melanggar peraturan dan kebijakan yang ada. Rahmad pun meminta agar semua pihak fokus ke hal yang ada saat ini, yakni pelaksanaan PPKM Darurat.
2. Rahmad dukung skenario Luhut untuk minta bantuan negara luar bila kasus COVID naik terus
Editor’s picks
Ilustrasi Virus Corona. IDN Times/Mardya ShaktiSebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, akan meminta bantuan dari negara luar bila kasus harian COVID-19 di Indonesia lebih dari 40 ribu dalam sehari. Rahmad setuju dengan Luhut.
Dia menilai, tidak ada kata terlambat bila harus meminta bantuan saat kasus COVID-19 telah mencapai di atas 40 ribu.
"Saya kira tidak ada kata terlambat dalam perang melawan COVID-19. Idealnya kita bersatu padu, bergotong royong melawan COVID-19 dengan menggunakan kekuatan dalam negeri. Segala potensi yang kita miliki, kita kerahkan. Namun ketika potensi itu mengalami suatu kendala, banyak yang bisa kita minta bantuan (dengan) kerja sama," katanya.
"Ya idealnya kita bisa mengendalikan sendiri ya. Tetapi apa yang disampaikan melalui Pak Luhut, kemungkinan-kemungkinan ketika (kasus harian COVID-19) di atas 40-50 ribu untuk bisa minta bantuan, ndak masalah saya kira, ndak masalah. Bahkan waktu India kemarin mengalami suatu goncangan kemanusiaan, tsunami COVID-19 yang luar biasa, kita membantu tabung oksigen. Nah demikian halnya ketika kita juga harus prepare," tambah Rahmad.
Baca Juga: Obat Langka dan Mahal, Luhut Sebut Pemerintah Akan Buat Aturan Harga
3. Luhut akan minta bantuan Tiongkok dan Singapura
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Dalam pernyataannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus harian COVID-19 di Indonesia bisa saja mencapai 40 ribu dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk.
“Angka ini bisa akan terkait seperti hari kemarin 29 ribu, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40 ribu atau pun lebih,” ujar Luhut dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah telah berkomunikasi terkait bantuan dengan negara lain jika kasus harian COVID-19 mencapai 40 ribu. Di antaranya dengan Tiongkok dan Singapura.
“Jadi, baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi, rumah sakit, kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura. Kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dan sumber-sumber lain,” ucap Luhut.
Baca Juga: Luhut Jelaskan Alasan Pemerintah Masih Buka Pintu untuk WNA
Topik:
Berita Terkini Lainnya
