Salah Gunakan Izin Tinggal, WN China Ditangkap Imigrasi di PIK

DT, yang semula masuk ke Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor, ternyata menjalani aktivitas berbeda dari izin yang ia pegang. Dia berani membobol regulasi yang ada.

Menurut keterangan, apa yang dilakukan DT tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan catatan Imigrasi, DT terakhir kali masuk ke Indonesia pada 6 Juli 2025 lewat Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dengan menggunakan ITAS Investor dengan penjamin PT. CGII dia melalangbuana dengan status imigrasi yang tak digunakan dengan semestinya. Yuldi mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh DT.

Ketika ditelusuri, ternyata aktivitasnya berbeda. DT justru berperan sebagai Direktur di perusahaan lain, PT. CTC. Masuk dengan peran lain, namun terendus di belakang.

"DT menggunakan ITAS Investor dengan sponsor PT. CGI, tapi malah bekerja dan beraktivitas sebagai Direktur di PT. CTC. Tindakan ini merupakan pelanggaran," kata Yuldi.

Kini, perjalanan hukum DT memasuki babak baru. Dari izin tinggal investor yang semestinya dipakai untuk berkontribusi pada iklim investasi, dia justru berhadapan dengan ancaman kurungan hingga lima tahun dan denda setengah miliar rupiah.

Pelanggaran tersebut tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, DT diduga melanggar Pasal 122 huruf (a).

“Berdasarkan undang-undang, ancaman terhadap tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” kata Yuldi.

Pemeriksaan juga menemukan dugaan lain yang memperumit kasus. PT. CGI dan PT. CTC diduga dimanfaatkan oleh DT untuk menjadi sponsor bagi warga negara asing lainnya agar bisa masuk ke Indonesia sejak 2023. Dugaan inilah yang membuat penyidik semakin memperluas penyelidikan.

Dengan statusnya kini sebagai tersangka, DT akan menjalani proses hukum lanjutan. Semua tindakannya selama di Indonesia akan diteliti untuk memastikan sejauh mana pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan yang bertindak sebagai sponsor. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kembali kewajiban sponsor dalam aturan keimigrasian.

"Sponsor yang menjamin WNA di wilayah Indonesia harus memerhatikan dengan seksama kewajiban yang harus dilakukan, termasuk melapor ke Kantor Imigrasi setempat. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penyalahgunaan izin tinggal tidak akan ditoleransi," ujarnya.