PILAR Ber-AKSI Diluncurkan, DPR Perkuat Proses Legislasi Berbasis AI

Cucun menegaskan, pemanfaatan AI dalam proses legislasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia dalam menyusun maupun mengambil keputusan terkait pembentukan undang-undang. AI ditempatkan sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pencarian, pengolahan, dan pembacaan hubungan antardata.

“Kita tidak menyerahkan penyusunan undang-undang kepada AI. AI tetap dalam kendali para perancang, kemudian tetap dalam kendali para anggota DPR. Ini hanya untuk mempermudah bagaimana mengorelasikan dua regulasi, mencari titik temunya, titik perbedaannya, sehingga lebih cepat mencari data,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam proses legislasi tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama. AI digunakan untuk membantu pekerjaan, sementara proses penilaian, pertimbangan, hingga pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh perancang undang-undang dan anggota DPR RI.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, PILAR Ber-AKSI terdiri atas Framework “PILAR-AI Parlemen” dan platform “AKSI”. PILAR-AI Parlemen menjadi kerangka pemanfaatan AI di lingkungan parlemen, sedangkan AKSI dikembangkan sebagai platform berbasis agen AI yang secara khusus mendukung penyusunan dan pengkajian legislasi.

“PILAR-AI yang kita perlakukan seharusnya aman, berkelola, dan berkelanjutan, tentu juga berdasarkan bagaimana etik penggunaan PILAR-AI. Sementara AKSI merupakan platform PILAR-AI yang dirancang secara khusus untuk membantu penyusunan dan pengkajian legislasi,” ujar Bayu.

Bayu pun menyebut, pengembangan PILAR-AI Parlemen dan AKSI merupakan salah satu inovasi BK DPR RI yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan transformasi parlemen di tengah meningkatnya volume data dan tuntutan kecepatan dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Pengembangan teknologi secara khusus untuk parlemen juga diperlukan karena pekerjaan DPR berkaitan dengan data dan informasi yang menyangkut kepentingan penyelenggaraan negara.

“AI hanya sebagai alat bantu dan manusia tetap sebagai komando serta mengontrol penggunaannya. Karena fungsi legislasi maupun fungsi-fungsi parlemen lainnya menyangkut keamanan data dan bagaimana kita mengolah pekerjaan sebagai penyelenggara negara, maka perlu dikembangkan AI sendiri yang dibuat dan dipergunakan oleh parlemen sendiri,” katanya.

Bayu menambahkan, pengembangan tersebut telah melalui proses selama kurang lebih 19 bulan, termasuk diskusi dan pengujian di sejumlah perguruan tinggi serta forum parlemen internasional. Adapun platform AKSI merupakan bagian dari AKTIF, salah satu program transformasi digital BK DPR RI, yang dikembangkan untuk memperkuat dukungan teknologi terhadap pelaksanaan tugas parlemen.

“Setelah melalui proses panjang, diskusi, kemudian juga uji publik, hari ini kita hadirkan, telusuri, dan perkenalkan secara resmi apa yang kita sebut sebagai PILAR dan AKSI. Sebagai karya awal, tentunya masih mungkin ada kekurangan, tetapi kami terus berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbaruinya agar semakin dapat berdampak dalam mendukung DPR RI,” kata Bayu. (WEB)