Sambut Pemilu 2029, Golkar Janji Jadi Partai Terbuka
- Sarmuji tak masalah jika pencapaian ini dikaitkan dengan Pemilu 2029, karena Golkar ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
- Golkar siap menyediakan informasi publik secara terbuka dan menjawab pertanyaan masyarakat dengan nyaman.
- Keterbukaan informasi publik merupakan amanat UU, dan Golkar telah sangat baik dalam hal ini dengan nilai 98,6.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan Partai Golkar berkomitmen untuk menjadi partai yang terbuka. Hal ini ditandai dengan capaian Golkar sebagai salah satu badan publik dengan nilai tertinggi terkait dengan keterbukaan publik, yakni 98,6.
“Tentu saya haturkan terima kasih pada Komisi Informasi Pusat (KIP) yang sudah melakukan visitasi ke Partai Golkar. Karena tidak semua partai divisitasi, hanya tiga partai yang divisitasi dan hanya 21 lembaga publik yang divisitasi oleh KIP,” ujar Sarmuji saat menerima visitasi Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
1. Tak masalah dianggap sebagai strategi sambut Pemilu 2029
Saat ditanya apakah pencapaian ini untuk menyambut Pemilu 2029, Sarmuji mengaku tak masalah jika dikaitkan demikian.
"Ya, boleh-boleh saja. Orang mengasumsikan boleh-boleh saja. Tapi kami memang ingin mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat," klaim Sarmuji.
2. Golkar jamin sajikan informasi publik kepada masyarakat
Menurut Sarmuji, hal ini menunjukkan Golkar sudah lebih baik daripada yang lalu, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan Golkar memang sudah berniat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Partai berlambang pohon beringin ini mengaku siap menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami, nanti kami juga minta didampingi secara continue ke depan, supaya Golkar semakin bisa menyajikan informasi publik kepada masyarakat,” tuturnya.
“Dan apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kami, pasti akan kami jawab. Kami juga memberikan tempat yang cukup nyaman di depan, beserta ekosistem pendukungnya. Jadi kalau masyarakat mencari data, data itu sudah relatif tersedia karena ekosistemnya mendukung,” sambung Sarmuji.
3. Seluruh badan publik wajib menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008
Sementara, Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail, menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga seluruh badan publik wajib melakukannya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Partai Golkar selama ini sudah sangat baik. Sebab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi badan publik untuk bisa uji publik.
“Jadi ada tahap, untuk uji publik tidak semua bisa masuk uji publik, nilainya minimal 75. Nah tadi kita denger sendiri, Golkar nilainya 98,6. Lalu kemudian dilakukan uji publik, dan tidak semua juga dilakukan uji publik dan visitasi. Jadi kalo kita lihat sebenarnya Partai Golkar sudah sangat baik,” imbuh Samrotunnajah.
