Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menilai di Indonesia bukan hanya Indosat saja sebagai perusahaan telekomunikasi yang memiliki big data, namun ada juga Telkomsel sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Paling besar kan Telkomsel, yang punya BUMN," ujar Rudiantara ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Hal itu disampaikan Rudiantara menanggapi janji kampanye calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang ingin membeli kembali saham (buyback) Indosat jika dirinya bersama calon presiden Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2019.
Dia menjelaskan, buyback bisa terjadi jika memang pemilik Indosat mau menjual dan ada pembelinya.
Lebih lanjut, Rudiantara menyebut pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang pernah membicarakan ihwal buyback Indosat.
"Bukan diwacanakan, melainkan sudah dibicarakan. Masalahnya, apakah yang punya Indosat mau menjual atau tidak. Jadi ada istilah yang namanya willing seller dan willing buyer, kalau kedua pihak enggak pernah bertemu, ya tidak ada (buyback)," ungkapnya.
Di samping itu, Rudiantara juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan buyback Indosat berdasarkan nilai jual sahamnya. Jika nilai jual sahamnya tinggi, maka kemungkinan besar tidak ada buyback.
"Sekarang harga sahamnya Indosat berapa, 2000-an kan. Waktu yang punya membeli Indosat, harganya 7000-an. Yang jual tentunya mau untung, yang mau beli juga enggak mau mahal-mahal," paparnya.
Sandiaga sebelumnya menyatakan akan menuntaskan rencana Presiden Joko Widodo untuk membeli kembali atau buyback saham Indosat dari Qatar Telecom, pemilik grup Ooredoo.
"Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk buyback Indosat itu bagus. Ke depan, kita akan usahakan dan bicara dengan Qatar," ujar Sandiaga ketika ditemui di sela-sela kunjunganya di Jakarta Timur, Rabu (20/3).
Sandiaga menyebut usaha membeli kembali saham Indosat merupakan strateginya guna mengintegrasikan data-data masyarakat di Indonesia.
Strategi tersebut, lanjutnya, dinamakan strategi big push. Menurutnya, sistem integrasi e- KTP membutuhkan data-data yang kini banyak dikuasai Indosat.
"Salah satu yang mau kita dorong kan e-KTP, tapi kita juga harus menguasai data. Kita akan bicara dengan Qatar bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan agar Indonesia punya kedaulatan data," ujar Sandiaga.