Ace Hasan: Politik Gentong Babi Lebih Banyak Digunakan dalam Pileg

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan politik gentong babi (pork barrel) lebih banyak digunakan di pemilu legislatif 2024 ketimbang di pilpres. Sebab, menurut Ace, para calon anggota legislatif juga mengincar insentif elektoral dari pembagian bansos tersebut. Sementara, pemohon satu dan dua, selama ini mendalilkan elektabilitas paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran meroket lantaran digelontorkan bantuan sosial dalam jumlah masif sebelum Pemilu 2024. 

"Sebagai anggota legislatif, kami juga menginginkan setiap program dari mitra-mitra kami, kami juga mendapatkan insentif elektoral. Maka, setiap program bansos ini pun, terus terang saja justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya oleh para anggota legislatif daripada dikaitkan langsung dengan proses pilpres," ujar Ace di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (4/4/2024). 

Pria yang menjadi saksi fakta itu menambahkan bahwa tidak hanya anggota komisi VIII DPR saja yang mengincar efek elektoral dari pemberian program perlindungan sosial. Tetapi, anggota komisi X pun juga melakukan hal yang sama. 

Mereka berharap memperoleh efek elektoral dari program unggulannya. Salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Menurut Ace, hal tersebut tidak keliru. Sebab, mendistribusikan program bansos adalah bagian dari upaya untuk memperjuangkan daerah pemilihan masing-masing. 

"Kalau kemarin kita mendengar ada istilah pork barrel politics, justru kecenderungannya lebih banyak di pemilu legislatif dibandingkan dengan mohon maaf dalam konteks pemilihan presiden," kata kader Partai Golkar itu. 

Di ruang sidang MK, Ace juga menyebut bahwa program bansos tersebut juga dikapitalisasi oleh capres lain selain paslon nomor urut dua. Tujuannya, kata dia, untuk mendongkrak elektabilitas. 

"Tapi, program bansos itu dimodifikasi oleh capres lain dengan menyebut PKH Plus, kartu sakti dan sebagainya," tutur dia. 

Ia pun menegaskan bahwa program bantuan sosial yang perlu didistribusikan oleh Kementerian Sosial selaku mitra kerja komisi VIII DPR sudah sesuai prosedur. Selain itu, Ace juga mengklarifikasi bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Selama ini, publik hanya mengetahui bansos saja. 

Kategori lain Perlinsos yaitu jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi lainnya. Jaminan sosial, kata Ace, contohnya jaminan kesehatan atau jaminan sosial ketika kehilangan pekerjaan. 

"Bantuan sosial sendiri terbagi atas dua yaitu reguler seperti program kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan KIP Kuliah dan lain-lain," katanya. 

Ada pula bantuan sosial yang dibagikan pada kondisi tertentu seperti el nino dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca Juga: Sejarah dan Makna Politik Gentong Babi