Comscore Tracker

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria, Kantor BPN Sabtu-Minggu Buka 

Kantor layanan prioritas juga diminta buka Sabtu-Minggu

Jakarta, IDN Times - Hadi Tjahjanto langsung blusukan ke sejumlah daerah di bulan pertama ia bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saat ia berkunjung ke kantor pertanahan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 2 Juli 2022 lalu, Hadi menjanjikan bakal memberantas mafia tanah. 

Hadi meminta bantuan dan koordinasi pihak kepolisian dengan kejaksaan. "Sudah lihat belum saya kemarin melaksanakan sidak untuk mafia tanah di Sulawesi Selatan? Nanti, saya di Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan kejaksaan, harus tuntas soal mafia tanah," ungkap Hadi kepada media kemarin. 

Usai didapuk sebagai Menteri Agraria, Hadi mengaku sudah berpesan kepada semua Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) agar memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"Maka, saya sudah memberikan instruksi kepada semua kantor agar membuka loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus (dokumen pertanahan) sendiri. Loket prioritas itu pun saya minta agar tetap dibuka hari Sabtu dan Minggu," kata dia. 

Tujuan dari kebijakan itu yakni memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tak bisa mengurus sendiri dokumennya lantaran bekerja pada Senin hingga Jumat, bisa datang ke kantor pertanahan di akhir pekan.

"Saya juga meminta agar ketika melayani masyarakat, Kakanta senyum dan satu yang saya terus wanti-wanti supaya tidak ada pungli," tutur dia lagi. 

Ia meminta kepada publik untuk melapor kepada Hadi bila masih ditemukan praktik pungli. "Saya pastikan, akan saya tindak," ujarnya. 

Lalu, apa langkah konkret yang ditawarkan oleh Hadi untuk melawan mafia tanah yang kini semakin merajalela?

1. Hadi bakal menuntaskan program Tri Juang dan jadikan Jatim provinsi percontohan

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria, Kantor BPN Sabtu-Minggu Buka Mendagri Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat rapay kabinet paripurna di Istana Negara, 20 Juni 2022. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Hadi mengatakan program Tri Juang masih terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya. Dikutip dari situs resmi Pemprov Jawa Timur, Tri Juang adalah program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah pertanahan nasional. 

Melalui Tri Juang, pemerintah berupaya untuk mensinergikan pemetaan bidang tanah atau persil dari tingkat desa sampai ke provinsi secara lebih akurat. Pemerintah melibatkan kepala daerah, kepala kanwil BPN, kepala kantor pertanahan dan kepala desa. Jatim dipilih oleh pemerintah sebagai provinsi percontohan. 

"Sekarang di Jatim sudah 64 persen pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sehingga pemetaan dan pendaftaran sudah baik. Sehingga, harapan kami di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi sudah lengkap (pendataannya). Kalau kami sudah berhasil mendata secara lengkap di tingkatan tersebut, maka ada dua hal yang dapat dilawan," tutur Hadi. 

Pertama, yang dapat dilawan, kata Hadi, adalah mafia tanah. Sebab, sudah tidak ada lagi tumpang tindih sertifikat kepemilikan tanah. Kedua, investor bisa masuk lebih banyak. 

"Sebab, mereka memiliki kepastian hukum dengan adanya sertifikat itu. Diharapkan dengan dua hal tadi, maka bisa mendongkrak pendapatan wilayah," ujarnya lagi. 

Baca Juga: Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi Jadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika

2. Dalam memberantas mafia tanah, Hadi gandeng Polri

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria, Kantor BPN Sabtu-Minggu Buka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) bersalaman dengan pejabat lama Sofyan Djalil (kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Sementara, pada pertengahan Juni lalu, Hadi mendatangi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Di dalam keterangan tertulisnya, Hadi mengatakan sengaja menemui Listyo agar kerja sama yang dijalin antara kepolisian dengan Kementerian Agraria bisa lebih erat. Apalagi sebelumnya, Hadi dan Listyo sempat bekerja sama saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI. 

"Kunjungan ini merupakan pertemuan silaturahmi yang juga untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Republik Indonesia," ujar Hadi pada 17 Juni 2022 lalu.

Ia mengaku ada yang berbeda ketika bertemu dengan Listyo. Bila dulu ia mendatangi Mabes Polri masih mengenakan seragam TNI, maka kini Hadi datang dengan pakaian sipil sebagai Menteri Agraria. 

"Kapolri pun menyambut baik dan akan mendukung Kementerian ATR/BPN," kata dia.

Mantan jenderal di TNI Angkatan Udara (AU) itu mengatakan Kementerian ATR butuh dukungan dari kepolisian untuk memberantas mafia tanah. 

3. Jaringan mafia tanah juga ditemukan di internal Kementerian Agraria dan telah diproses

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria, Kantor BPN Sabtu-Minggu Buka ilustrasi dokumen-dokumen kertas yang berantakan (unsplash.com/andrewilliam)

Sementara, perang yang dilakukan oleh pemerintah kepada mafia tanah disebut bukan sekedar gertak sambal. Dikutip dari situs resmi Kementerian Agraria, pemerintah terus mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah. Selain itu, Kementerian Agraria juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengatakan dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah, maka diharapkan dapat menekan ruang gerak mafia tanah. "Kenapa pendaftaran bisa menekan mafia, pertama ada titik koordinat, ada NIB (Nomor Induk Bidang tanah) kemudian kedua tanah itu menjadi terpetakan karena kita data secara digital. Dengan adanya digitalisasi warkahnya tidak mudah hilang," ungkap Sunraizal. 

Lebih lanjut, ia mengatakan selain mempercepat pendaftaran tanah, Kementerian Agragria juga tegas mendisiplinkan pegawai yang terbukti bekerja sama dengan mafia tanah. Menurutnya, tindakan tersebut menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN serius dalam memerangi mafia tanah.

"Kami juga mendisiplinkan di dalam internal kami sendiri. Awas, jangan macam-macam dengan berbuat curang atau mendaftarkan tanah yang masih menjadi milik orang lain. Jangan sampai ada yang macam-macam di Inspektorat Jenderal," katanya.

Ia mengaku di dalam internel Kementerian ATR sudah ada 125 orang yang telah diproses. Lalu, ada pula 20 orang lainnya yang masih diproses. 

"Mereka mendapatkan beragam hukuman mulai dari disiplin ringan, penurunan pangkat, pemberhentian hingga hukuman berat," tutur dia lagi.

Baca Juga: Hadi Tjahjanto: Dulu Panglima TNI, Kini Jadi Menteri Jokowi

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya